TLii >>> Pidie Jaya – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menaruh perhatian serius terhadap persoalan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Hal ini ditegaskan Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi MA, S.Sos, ME saat memimpin rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (9/9/2025).
Rapat koordinasi yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pidie Jaya itu turut menghadirkan Wakil Bupati Hasan Basri, ST, ME. Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa isu non-ASN bukan hanya soal administrasi, melainkan juga memiliki dimensi sosial politik yang berpotensi menimbulkan gejolak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Persoalan non-ASN harus kita cermati bersama. Jika dibiarkan, keresahan sosial bisa melebar dan mengganggu stabilitas daerah,” kata Sibral Malasyi.
Selain itu, Bupati juga menyinggung demonstrasi nasional pada 1 September lalu sebagai contoh dinamika yang bisa meluas menjadi gangguan keamanan jika tidak diantisipasi sejak awal.
Rakor ini dihadiri unsur Forkopimda, Ketua DPRK, Kapolres, Dandim 0102/Pidie-Pidie Jaya, Kajari, Ketua PN Meureudu, Ketua Mahkamah Syariyah, MPU, Sekda, para kepala SKPK, camat, FKDM, FKUB, tokoh masyarakat, akademisi, serta undangan lainnya.
Sumber: Humas Pidie Jaya.
