TAKENGON – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah menyorot tajam terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sorotan terutama tertuju pada hasil getah pinus yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh Tengah.
“BUMD hanya terfokus kepada getah pinus saja padahal masih banyak sektor yang dapat dikelola,” terang anggota DPRK Aceh Tengah, Khairul Ahadian.
Sebagai anggota dewan yang bertugas menjaga dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, pihaknya menyatakan keprihatinan terhadap situasi tersebut.
Direktur BUMD Aceh Tengah, Ariyanto menyatakan jumlah PAD dari getah pinus mencapai Rp 85 juta pada tahun 2022.
Ia menyebutkan beberapa faktor persoalan yang harus diselesaikan selama ia menjabat kurang lebih selama satu tahun menjadi Direktur BUMD Aceh Tengah.
Salah satu persoalan tersebut adalah untuk membayar hutang BUMD yang jumlahnya hampir mencapai Rp 600 juta.
“Saya masuk ke BUMD, keadaannya masih carut marut, saldo kas Rp 3 juta lebih, kemudian ada beban hutang dari sebelumnya,” jelas dia.
Saat ini, hutang tersebut sekitar 80 persen sudah diselesaikan oleh pihak BUMD dan sisanya akan dilunasi pada tahun 2023 ini.
Selanjutnya, pihak BUMD pada awal ini bisnisnya masih fokus ke getah pinus, ia terlebih dahulu menyelesaikan carut marutnya pengelolaan getah pinus selama ini.
“Saya bukan superman di sini, butuh proses untuk upaya mencari pendapatan dari sektor lain,” terangnya.
Saat ini, BUMD mempunyai 4 ribu hektare lebih dari 4 ribu hektare tersebut yang terisi lahan getah pinus sebanyak 1.800 hektare.
BUMD mengakui hutang sebelumnya menjadi beban sehingga ia hanya bisa menyetor PAD sebanyak Rp 85 juta.
Dikonfirmasi oleh TribunGayo.com terkait BUMD berhutang sebanyak Rp 600 juta lebih, Ariyanto enggan menyebutkan secara rinci, kemana perusahaan daerah tersebut berhutang?.
“Saya tidak bisa sebutkan kemana berhutang, ini menjadi rahasia internal,” ujar Ariyanto. (*)
Sumber Berita :
https://gayo.tribunnews.com/2023/05/22/anggota-dprk-aceh-tengah-soroti-pad-direktur-bumd-hasil-getah-pinus-rp-85-juta-tahun-2022
