Tlii | Aceh | Lhokseumawe Himpunan Mahasiswa Pidie (HIMPI) Lhokseumawe–Aceh Utara menyampaikan kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Pidie yang dinilai tidak adil dalam memberikan perhatian kepada mahasiswa Pidie di luar daerah, khususnya yang menempuh pendidikan di Lhokseumawe dan Aceh Utara.
Kekecewaan ini muncul setelah Pemkab Pidie mengalokasikan Rp2 miliar dari APBK 2025 untuk menyelesaikan pembangunan asrama putri Pidie di Banda Aceh. Sementara itu, mahasiswa Pidie di Lhokseumawe dan Aceh Utara belum memiliki asrama dan minim fasilitas dari pemerintah daerah.
“Kami juga mahasiswa Pidie. Tapi tidak ada asrama, tidak ada rumah singgah. Setiap tahun adik-adik kami yang ikut ujian harus sewa tempat tidur sendiri. Apakah kami bukan bagian dari anak-anak Pidie yang juga layak difasilitasi?” ujar Misfakhrul, perwakilan HIMPI.
Ia menegaskan bahwa Lhokseumawe dan Aceh Utara juga merupakan wilayah penting bagi mahasiswa Pidie. Menurutnya, jumlah mahasiswa asal Pidie di kedua wilayah ini cukup besar dan setiap tahun terus bertambah. Namun, hingga kini usulan pembangunan asrama tak kunjung direspons oleh Pemkab Pidie.
“Pemerintah jangan hanya hadir di satu wilayah. Sudah saatnya kebijakan bersifat adil dan merata,” tambahnya.
HIMPI meminta Bupati Pidie, DPRK, dan Disdikbud Pidie untuk segera mengambil langkah nyata dalam membangun asrama mahasiswa Pidie di Lhokseumawe–Aceh Utara. Mereka juga mendorong adanya ruang dialog dengan organisasi mahasiswa daerah guna memastikan pemerataan fasilitas pendidikan.
“Kami tidak menolak pembangunan di Banda Aceh. Tapi tolong jangan abaikan daerah lain. Mahasiswa Pidie di mana pun berada berhak mendapat perhatian yang sama,” tegas Misfakhrul. (Diki)
