TLii | SUMUT | MEDAN INVESTIGASI
16/12/2024
TIMELINES INEWS INVESTIGASI, Tangerang, 16 Desember 2024 Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengumumkan rencana transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pada tahun 2025, seluruh layanan publik di kementerian tersebut ditargetkan berbasis digital guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
“Kami bertekad di tahun 2025, seluruh layanan di Kemenkumham sudah berbasis digital. Transformasi ini dilakukan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus menjadi pelopor keterbukaan informasi publik,” ujar Supratman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Senin (16/12/2024).
Transformasi digital ini akan memungkinkan masyarakat mengakses seluruh layanan dengan lebih mudah dan transparan. Selain itu, Kemenkumham juga berkomitmen untuk terbuka terhadap pengawasan internal maupun eksternal guna mendorong akuntabilitas.
Fokus Kebijakan Tahun 2025
Supratman menegaskan bahwa pada tahun mendatang, Kemenkumham akan memprioritaskan tiga agenda utama:
1. Kolaborasi Antar-Kementerian: Penguatan sinergi dengan lembaga lain dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada keadilan, seperti pemberian amnesti.
2. Pembangunan Sistem Hukum Inklusif: Meningkatkan keadilan hukum yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
3. Penguatan Budaya Hukum Positif: Membangun kesadaran hukum yang berlandaskan nilai keadilan dan inovasi.
“Tahun depan harus menjadi momentum perbaikan dan inovasi. Sistem hukum tidak hanya harus adil di atas kertas, tetapi juga nyata manfaatnya bagi semua lapisan masyarakat,” tambah Supratman.
Penghargaan Refleksi Akhir Tahun 2024
Dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024, Kemenkumham juga memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis (UPT) yang berkontribusi pada pembangunan hukum dan pelayanan publik. Berikut beberapa penghargaan yang diberikan:
1. Indeks Reformasi Hukum 2024:
Tingkat Kementerian: Kemenparekraf, KKP, Bappenas.
Tingkat Lembaga: DPR, BPK, BPOM.
Tingkat Provinsi: DIY, Banten, DKI Jakarta.
Tingkat Kabupaten/Kota: Semarang, Bogor, Sukoharjo.
2. Unit Penyelenggara Pelayanan Ramah Kelompok Rentan:
Terbaik: Kanim Ponorogo dan Lapas Muara Enim.
Baik: Kanwil Banten, Kanim Bogor, Lapas Perempuan Malang.
3. Zona Integritas:
WBK: 5 satuan kerja Kemenkum, 74 satuan kerja Imigrasi dan Pemasyarakatan.
WBBM: 6 satuan kerja, termasuk Lapas Wonosari dan Kanim Malang.
4. Kinerja Kantor Wilayah Terbaik 2024:
Kanwil Jawa Tengah (82,36%).
Kanwil Jawa Barat (82,27%).
Kanwil D.I. Yogyakarta (82,06%).
5. Penghargaan Ombudsman RI: Diberikan kepada Menteri Hukum, Menteri HAM, dan Menteri Imigrasi serta Pemasyarakatan atas pelayanan publik prima.
Komitmen Kemenkumham
Transformasi digital dan penghargaan yang diberikan merupakan bukti komitmen Kemenkumham dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kemenkumham berupaya menjadikan tahun 2025 sebagai tonggak baru dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan, Terangnya.
Sumber : Humas Kemenkumham Sumut
Redaksi : Ruli Siswemi
