TLII>>Banda Aceh – Koalisi NGO HAM menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Mengawal Kebijakan Eksekutif dalam Rangka Stabilitas Ekonomi. Acara ini berlangsung di Ivori Cafe, Selasa (25/3/2025), dengan menghadirkan sejumlah tokoh penting sebagai narasumber.
Dalam diskusi ini, hadir Fajran Zain Deputi Umum BPKS, M. Nur selaku Direktur Forbina, serta Khairil yang merupakan Direktur NGO HAM. Diskusi ini dipandu oleh Agus Halim Wardana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pemaparannya, Fajran Zain menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat melalui kebijakan investasi, salah satu contoh yang sedang viral adalah rencana Mubadala Energy yang akan menjadikan Sabang sebagai Shorebase untuk kegiatan Migas mereka.
“Kita harus bisa mensejahterakan rakyat. Ini adalah tantangan guna menekan angka kemiskinan.
Selain isu Investasi Mubadala, Fajran juga mengingatkan soal dilemma Pengelolaan Potensi Sumber Energi dan MINERBA di Aceh
Hati-hati juga dengan fakta adagium Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse). Aceh Utara dulu dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi kini justru menjadi salah satu daerah termiskin,” ujar Fajran Zain.
Sementara itu, M. Nur menyoroti pentingnya diskusi ini dalam menentukan arah kebijakan ke depan. Ia menyinggung bahwa saat ini, Gubernur memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur kebijakan. Namun, jika otonomi khusus (Otsus) Aceh tidak diperjuangkan, maka anggaran yang tersisa hanya Rp 30 miliar, dan bisa berdampak besar pada kehancuran ekonomi Aceh.
“Ekonomi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Daya beli masyarakat rendah, pemasukan sulit, dan pemerintah harus berhenti memperlakukan rakyat Aceh sebagai pengemis,” tegas M. Nur.
Di sisi lain, Khairil, selaku Ketua NGO HAM, menegaskan bahwa Aceh membutuhkan pemimpin yang dikelilingi oleh orang-orang cerdas agar perubahan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik.
“Kita harus melihat bahwa Perputaran uang di Aceh saat ini tidak ada. Perubahan ekonomi di Aceh bukan hal yang mudah, apalagi kita pernah menjadi daerah konflik. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa perubahan ini berjalan dengan jelas dan terarah,” ujar Khairil.
Diskusi ini juga menyinggung berbagai kebijakan yang perlu dikritisi, seperti kesehatan, ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam. Pernyataan Muzakir Manaf terkait pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU), penunjukan tambang rakyat, serta pembangunan pabrik ban di Aceh Barat dan pabrik rokok di Aceh Utara juga menjadi sorotan utama dalam diskusi.
Dari hasil diskusi ini, para peserta berharap adanya langkah konkret dalam mengawal kebijakan eksekutif agar dapat meningkatkan stabilitas ekonomi Aceh dan mencegah kemerosotan kesejahteraan masyarakat.
