TLii | SUMUT | Belawan, – Tawuran berdarah yang kembali terjadi di kawasan Belawan, hingga menimbulkan korban jiwa dan viral di media sosial, kini menjadi sorotan publik. Imbas dari kejadian tersebut, Kapolres Belawan diberhentikan sementara dari jabatannya. Menanggapi hal ini, media menghubungi Pengamat Sosial Sumatera Utara, Bapak Shohibul Anshor Siregar, untuk mendapatkan pandangan lebih mendalam. Selasa, [6/5/2024]
Menurut Shohibul, tawuran yang terjadi berulang kali di Belawan tidak bisa dipandang sebagai insiden spontan semata. Ia menilai peristiwa tersebut sebagai gejala dari krisis struktural dan spasial yang lebih luas.
“Ini bukan hanya soal kriminalitas, tapi soal ketimpangan, marginalisasi, dan kegagalan tata kelola pembangunan wilayah,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa konflik sosial di Belawan memiliki akar historis sejak zaman kolonial, ketika wilayah ini dibentuk sebagai kawasan kerja pelabuhan, bukan kawasan hunian yang layak. Warisan ini berdampak pada minimnya pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang setara hingga kini.
Secara kelembagaan, pendirian Polres dan Kejari khusus Belawan menandakan pengakuan bahwa wilayah ini memang rentan terhadap konflik. Namun, Sohibul mengkritik bahwa pendekatan negara yang terlalu menitikberatkan pada penindakan hukum bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Masalahnya tidak akan selesai hanya dengan mengganti kepala kepolisian. Selama pendekatan pembangunan tidak berubah, potensi konflik akan tetap tinggi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti faktor sosial ekonomi yang memperburuk situasi. Kemiskinan, pengangguran, dan lingkungan yang keras menjadikan solidaritas kelompok pemuda tumbuh dalam bentuk yang eksklusif dan defensif, seringkali mudah tersulut dalam konflik terbuka.
Kehadiran bisnis ilegal seperti black market, peredaran BBM tanpa izin, judi mesin, dan praktik togel, turut memperkeruh keadaan sosial di kawasan tersebut. Persaingan kepentingan atas sumber-sumber ekonomi ilegal kerap berujung pada kekerasan antarkelompok.
Shohibul menyampaikan beberapa rekomendasi strategis:
“Pemerataan pembangunan antara Medan Utara dan Selatan melalui peningkatan infrastruktur dasar, ekonomi, dan tata ruang yang adil”.
“Pendekatan multisektor dengan fokus pada pendidikan, pelatihan kerja, dan penguatan budaya lokal bagi generasi muda”.
“Reformasi sistem penegakan hukum agar lebih menitikberatkan pada pencegahan dan keadilan restoratif”.
“Integrasi wilayah Belawan ke dalam rencana induk pembangunan kota secara menyeluruh dan berkelanjutan”.
“Memecat pemimpin hanya mengganti wajah, bukan mengatasi masalah. Ini saatnya kita bicara soal keadilan sosial dan pembangunan yang merata,” pungkasnya.
Fenomena kekerasan di Belawan menjadi pengingat bahwa stabilitas sosial tidak bisa dicapai hanya dengan pendekatan keamanan. Diperlukan strategi pembangunan yang adil dan menyentuh akar kehidupan masyarakat. Tim Redaksi.
