Tlii|PALU SULTENG – Tim Penyidik Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) tengah aktif menangani lima kasus tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kasubbid Penerangan Masyarakat (Penmas) Bidang Humas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers di Palu, Sabtu (16/3/2024).
Menurut Sugeng, dari lima kasus tersebut, empat di antaranya telah berhasil diselesaikan, sementara satu kasus masih dalam proses penyidikan. Dia menjelaskan secara rinci perkembangan kelima kasus tersebut.
Pertama, terdapat kasus dugaan pemalsuan dokumen sebagai syarat calon legislatif (caleg) di Kabupaten Poso. Namun, kasus ini dihentikan karena tidak cukupnya bukti yang mendukung.
Kasus kedua terkait dengan tindak pidana Pemilu yang melibatkan oknum kepala desa (kades) di Kabupaten Tojo Unauna (Touna) yang diduga membagikan kalender caleg. Kasus ini telah diputuskan pengadilan dengan hukuman penjara selama empat bulan dan denda sebesar Rp7 Juta.
Selanjutnya, terdapat kasus seorang caleg di Kabupaten Parigi Moutong yang dalam orasinya diduga memuat janji atau imbalan bantuan apabila terpilih. Kasus ini juga telah diputuskan pengadilan dengan hukuman penjara selama tiga bulan dan denda Rp3 juta.
Kasus keempat melibatkan oknum kades di Kabupaten Parimo yang diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih caleg tertentu dengan membagikan kartu namanya. Kasus ini saat ini masih dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Parigi.
Sementara itu, kasus kelima terkait dengan politik uang yang melibatkan tim kampanye caleg DPR RI Dapil Sulteng di Kota Palu masih dalam tahap penyidikan.
Sugeng menegaskan komitmen timnya untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus-kasus tersebut. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi semua pihak mengingat akan adanya pemilihan kepala daerah secara serentak di masa mendatang. TEN
