TLii|Palu, Sulawesi Tengah – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palu menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) pada Selasa (19/11/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi terhadap Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).
Tim Monev yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM, Fitriana Anas, beserta anggota, disambut oleh Kepala Subseksi Pengelolaan, Radotman Sinaga. Dalam kegiatan ini, Tim Monev melakukan verifikasi nilai survei yang diperoleh Rutan Palu serta mengevaluasi jumlah responden selama Triwulan I, II, dan III Tahun 2024.
Fitriana Anas menjelaskan pentingnya survei ini sebagai salah satu upaya untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
“Hasil survei SPKP dan SPAK merupakan data dukung penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima,” ungkap Fitriana.
Nilai Survei Rutan Palu Sangat Memuaskan
Kepala Subseksi Pengelolaan, Radotman Sinaga, menyampaikan bahwa hasil survei SPKP dan SPAK Rutan Palu pada Triwulan I, II, dan III Tahun 2024 memperoleh nilai sangat baik.
“Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pelayanan guna mencapai hasil yang lebih maksimal di Triwulan berikutnya,” ujar Radotman.
Apresiasi dari Kakanwil Kemenkumham Sulteng
Menanggapi hasil yang dicapai, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Rutan Palu.
“Pencapaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas dalam pemberantasan korupsi. Hasil survei yang sangat memuaskan ini menunjukkan upaya nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata Hermansyah.
Hermansyah juga menekankan pentingnya hasil survei sebagai dasar untuk menyempurnakan pelayanan publik di masa depan.
“Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan angka, tetapi juga tekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap Rutan Palu dan unit lainnya dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan, pencapaian ini demi mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” tutupnya.
Kunjungan Tim Monev ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong Rutan Palu mencapai predikat Zona Integritas WBK/WBBM, sekaligus menjadi inspirasi bagi unit pelayanan lain di Sulawesi Tengah untuk terus meningkatkan mutu layanan publik.
HUMAS RUTAN PALU
