APH di desak usut dugaan daftar kosong penerima hibah di Gayo Lues
TLIi| ACEH |BANDA ACEH, Koordinator Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh, Askhalani, meminta aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor (Polres) menyelidiki dugaan daftar kosong penerima hibah senilai Rp29,5 miliar di Gayo Lues. Temuan tersebut dikeluarkan langsung oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Aceh. “Proses hukum ini harus segera dilakukan penyelidikan karena dikhawatirkan akan hilangnya barang bukti yang ada,” kata Askhalani kepada AJNN, Selasa, 5 Maret 2024.
Menurut Askhalani, dugaan penyelewengan senilai Rp 29,5 miliar perbuatan yang sudah direncanakan sejak awal. Di mana prosesnya dimulai melalui rekomendasi dari bupati pada masa itu.
“Karena ini memang korupsi berencana, dapat dipastikan penerima bansos itu punya kedekatan dengan banyak pihak,” kata dia.
Askhalani berharap, aparat penegak hukum segera menindak penyalahgunaan anggaran tersebut. Sebab hal penyelewangan dana hibah itu sangat merugikan negara. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh berdasarkan hasil reviu perubahan anggaran dokumen pelaksanaan (DPPA) tahun anggaran 2020 dan laporan realisasi anggaran (LRA) terdapat Rp 29,5 miliar belanja hibah yang tidak sesuai ketentuan. Dalam laporan itu juga disebutkan belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga tidak terdapat daftar nama dan alamat calon penerima kepada kepala daerah. Di samping itu penetapan rekening dan nomenklatur anggaran pada rincian objek belanja juga masih terdapat ketidakjelasan antara belanja barang hibah dan belanja barang bantuan sosial. Menurut BPK, ketidakjelasan nomenklatur anggaran belanja tersebut dapat mengganggu proses pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, karena persyaratan penyaluran/penyerahan dan pertanggungjawaban hibah akan berbeda dengan pertanggungjawaban bantuan sosial. Dari temuan itu, BPK menyatakan terhadap akibat dari tindakan tersebut, yaitu penganggaran belanja hibah barang atau jasa dan belanja bantuan sosial barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tidak transparan. Kemudian realisasi belanja barang hibah dan bantuan sosial berpotensi disalahgunakan.
Sumber berita : https://www.ajnn.net/.
