TLii | SUMUT | Kota Medan – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat (DPW LSM) Pejuang Kemerdekaan Rakyat (Pakar) Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi besar-besaran di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Sumut (BBWSS) II yang berlokasi di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Medan.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan kelalaian BBWSS II dalam merawat kanal yang seharusnya berfungsi sebagai proyek pengendalian banjir. Namun, kondisi kanal saat ini justru dipenuhi sampah dan semak belukar, sehingga tidak dapat menampung luapan air sungai secara maksimal.
LSM Pakar Desak Transparansi Anggaran Perawatan Kanal
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPW LSM Pakar Sumut, Aldo Ananta, dalam keterangannya kepada wartawan di Medan, Senin (10/2/2025), mengungkapkan bahwa anggaran perawatan kanal dan sungai di Sumut mencapai Rp100 miliar per tahun. Namun, ia menilai anggaran tersebut tidak digunakan secara efektif karena kondisi kanal tetap terbengkalai.
“Coba kita lihat kanal di Marendal, Medan. Kondisinya sangat memprihatinkan, dipenuhi sampah dan semak belukar. Ini sudah berlangsung lama tanpa ada tindakan dari pihak berwenang,” tegas Aldo.
Menurutnya, hal ini bukan hanya menunjukkan ketidakpedulian pemerintah, tetapi juga menimbulkan dugaan penyelewengan anggaran yang harus diusut tuntas.
Aksi Demo Akan Libatkan Ratusan Massa
Sebagai bentuk protes, LSM Pakar akan menggelar aksi damai dengan mengerahkan ratusan massa pada Rabu, 19 Februari 2025. Aksi ini akan dimulai dari titik kumpul di Stadion Teladan Medan, kemudian menuju Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), Polda Sumut, dan berakhir di kantor BBWSS II.
Aldo menegaskan bahwa sebelum melaporkan ke APH, kami akan menyurati Pimpunan pihak terkait.
Agar memanggil, memeriksa serta menindak bawahannya bila memang nantinya ditemuakan adanya Indikasi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi.
Kemudian pihaknya juga akan melaporkan dugaan penyelewengan anggaran ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera dilakukan penyelidikan terhadap PPK-OP 3, Kasatker OP, dan Kepala Balai BBWSS II yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran perawatan kanal.
“Beberapa titik kanal yang diduga anggarannya diselewengkan meliputi Kanal Titi Kuning, Kanal Marendal, hingga Belawan. Jika dibiarkan, hal ini akan terus menyebabkan banjir di Kota Medan, yang sudah bertahun-tahun merugikan masyarakat,” tambahnya.
Menurut LSM Pakar, kondisi kanal yang dipenuhi sampah dan semak belukar menjadi penyebab utama banjir di Kota Medan. Luapan Sungai Deli yang tidak tertampung di kanal akhirnya menyebabkan genangan yang merugikan warga.
Proyek Kanal Banjir Senilai Rp280 Miliar Tak Berfungsi Optimal
Sebagai informasi, proyek kanal banjir Medan sepanjang 3,8 kilometer ini dibangun dengan biaya Rp280 miliar dan rampung pada 2007. Namun, meskipun telah dibangun, kanal ini tetap belum mampu mengatasi banjir di Kota Medan. Setiap musim hujan, luapan Sungai Deli masih terus menyebabkan banjir di berbagai wilayah kota.
“Kanal ini seharusnya bisa menjadi solusi pengendalian banjir. Namun, saat ini malah menjadi tempat pembuangan sampah dan dipenuhi semak belukar. Ini harus segera ditangani,” tegas Aldo.
Warga sekitar kanal juga mengeluhkan kondisi tersebut dan meminta pemerintah segera melakukan pembersihan serta pemeliharaan kanal agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Aksi yang akan digelar LSM Pakar ini diharapkan dapat membuka mata pihak terkait untuk segera bertindak dalam mengatasi permasalahan kanal dan pengelolaan anggaran yang ada.
sebelum berita ini di tayangkan. Tim media coba mengonfirmasikan hal tersebut pada Dedek Hariansyah lubis sebagai PPK OP 2 namun tak memberikan tanggapan.
Bersambung….
