TLii | OPINI |GAYO LUES, Bencana alam Hidrometeorologi yang melansa wilayah Sumatra beberapa waktu yang lalu menimbulkan luka mendalam bagi semua sektor dan bencana selalu meninggalkan dampak besar bagi masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada kerusakan permukiman, fasilitas umum, serta korban terdampak secara langsung. Namun ada satu sektor vital yang sering luput dari perhatian, yaitu Perusahaan Air Minum (PAM).
Padahal, dalam setiap kejadian bencana, PAM yang notabene hanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan berbagai macam persoalan dan kekurangan, juga menjadi pihak yang terdampak secara serius.
Kerusakan sumber air baku, bangunan intake, instalasi pengolahan air, jaringan transmisi, hingga pipa distribusi merupakan dampak yang hampir selalu terjadi akibat banjir, longsor, gempa bumi, maupun banjir bandang. Gangguan tersebut menyebabkan pelayanan air bersih terhenti justru pada saat masyarakat sangat membutuhkan air untuk kebutuhan dasar, sanitasi, dan pemulihan kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai Contoh di Kabupaten Gayo Lues Aceh yang menjadi salah satu Perusahaan Air Minum yang terdampak Parah, akibat bencana Hidrometeorologi beberapa Waktu yang lalu. Karena 6 (enam) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mati total pada saat terjadi bencana.
Namun secara darurat sampai saat ini ke 6 (enam) SPAM itu sudah dapat beroperasi dengan sistem jaringan yang di akal akali sesuai dengan kondisi di lapangan.
Di sisi lain, PAM menghadapi tekanan yang tidak ringan. Selain harus segera memulihkan layanan kepada masyarakat, perusahaan juga mengalami kerugian operasional, peningkatan biaya produksi, serta penurunan pendapatan akibat terganggunya distribusi air. Kondisi ini menunjukkan bahwa PAM bukan hanya penyedia layanan publik, tetapi juga termasuk korban bencana yang membutuhkan dukungan pemulihan.
Oleh karena itu, sektor air minum perlu ditempatkan sebagai infrastruktur kritis dalam penanggulangan bencana. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada jalan, jembatan, dan perumahan, tetapi juga harus mencakup sistem penyediaan air minum. Dukungan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta penguatan koordinasi bersama PERPAMSI menjadi langkah strategis agar pemulihan layanan air dapat berlangsung cepat dan berkelanjutan.
Pemulihan PAM pada hakikatnya adalah pemulihan kehidupan masyarakat. Tanpa ketersediaan air bersih yang memadai, proses rehabilitasi pascabencana tidak akan berjalan optimal. Sudah saatnya PAM dipandang bukan hanya sebagai pelayan, tetapi juga sebagai pihak yang harus dilindungi dan dipulihkan dalam setiap kebijakan penanganan bencana. (Tim)
