TIMELINES INEWS ǀ LANGSA
Langsa – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa gelar upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipimpin oleh Pj. Walikota Langsa Syaridin, S.Pd, M.Pd yang diwakili Sekda Kota Langsa Ir. Said Mahdum Majid di Halaman Pendopo Walikota Langsa, sampaikan kepada ASN dan KORPRI Kota Langsa dalam menghadapi Pemilu Harus Berada Posisi Netral Serta Tegak Lurus. Rabu (29/11/23).
Said Mahdum Majid membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, saya atas nama Dewan Pengurus KORPRI Nasional dan juga pribadi, menyampaikan ucapan Selamat Ulang Tahun kepada para anggota KORPRI dimanapun saudara- saudara bertugas baik yang di Indonesia maupun di Perwakilan RI di luar negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat sangat berharap Pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat. Untuk itu, saya minta KORPRI mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045, jelasnya.
Bahwa semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Saya minta para pengurus KORPRI yang rata-rata adalah para Sekjen, Sesmen, Sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik. Meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi.
“Saya berharap sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, kabupaten, provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten maupun pindah provinsi”, tegasnya.
Selanjutnya terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan KORPRI ketika disandingkan dengan pemilu dan pilkada. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan KORPRI. Tahun 2024 akan berlangsung pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan 38 Gubernur/Wakil Gubernur dan 514 Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota, terangnya.
Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa KORPRI sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945. KORPRI yang memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia, merupakah salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa.
Melalui KORPRI, mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tuturnya. Untuk itu saya mengingatkan kembali tentang netralitas dimaksud karena orientasi KORPRI tetap tidak berubah yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI.
“Kepada seluruh Pengurus KORPRI dimanapun berada untuk terus menjaga anggotanya, agar tetap tegak lurus kepada Negara, Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar KORPRI untuk terus menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme”, ungkapnya.
Kita ketahui bersama bahwa berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai “mesin”, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan.
Dapat dikatakan, baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi. Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan, imbuhnya..
