Foto: Pengamat politik Asminawar (Dek GAM)
TIMELINES iNEWS | BANDA ACEH – Pengamat politik Asminawar (Dek GAM) melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Aceh dalam menanggapi pernyataan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, terkait kritik Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra terhadap kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf.
Melalui pernyataan tertulis yang di Kirim Keredaksi TLii, bertajuk Counter Statement, Rabu (18/11/2026),
Asminawar menilai Pemerintah Aceh seharusnya menjawab berbagai kritik dengan data dan keterbukaan informasi, bukan sekadar bantahan atau retorika.
Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kemiskinan, pengangguran, pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga pengelolaan sektor minyak dan gas bumi (migas).
Menurut Asminawar, berdasarkan data BPS Maret 2026, angka kemiskinan Aceh mencapai 713.780 jiwa atau 12,34 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2025 yang tercatat 703.330 jiwa.
Ia juga mempertanyakan efektivitas pengelolaan Dana Otsus yang telah mengalir lebih dari Rp100 triliun sejak 2008, sementara Aceh masih menghadapi persoalan kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu, Asminawar menyinggung temuan BPK terkait petunjuk teknis Dana Otsus, realisasi program rumah layak huni, serta sejumlah proyek yang dinilai belum berfungsi optimal.
Dalam sektor migas, ia turut mengkritisi proses penetapan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman.
Menurutnya, Pemerintah Aceh seharusnya lebih awal mempersiapkan langkah strategis untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
Asminawar juga mempertanyakan kehadiran kepemimpinan daerah saat masyarakat menghadapi bencana banjir, serta mendesak agar penertiban tambang ilegal dibarengi solusi ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, ia mengajukan tiga tuntutan kepada Pemerintah Aceh.
Pertama, membuka realisasi Dana Otsus 2025–2026 secara terperinci beserta petunjuk teknis penggunaannya.
Kedua, mempublikasikan data kemiskinan, pengangguran, dan proyek yang belum berfungsi. Ketiga, menyetujui audit forensik independen terhadap BPMA, PT PEMA, dan proyek APBA yang
dipersoalkan.
“Rakyat Aceh tidak membutuhkan juru bicara yang pintar membantah. Rakyat Aceh membutuhkan gubernur yang hadir, bekerja, dan hasil kerjanya bisa dirasakan masyarakat,” tegas Asminawar dalam pernyataan tertulisnya.
Ia berharap Pemerintah Aceh memberikan jawaban terbuka terhadap berbagai persoalan tersebut agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tetap terjaga.*[]
//Penulis : Asminawar/Pengamat Politik


































