TLii | ACEH | ACEH TENGAH | Takengon, Dinas Perdagangan di Aceh Tengah mendapat kritik tajam dari masyarakat terkait kurangnya transparansi dalam pengawasan pompa-pompa pengisian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut. Meskipun melakukan pengawasan secara rutin, hasil temuan dari pengawasan tersebut tidak pernah dipublikasikan kepada publik. Senin, (25/04/2024).
Hal ini menyebabkan kekhawatiran dari masyarakat terhadap kemungkinan adanya kecurangan atau kongkalikong antara pihak stasiun pengisian BBM (SPBU) dan pegawai Dinas Perdagangan yang bertugas. Pertanyaan pun muncul, apakah pengawasan tersebut hanya sebagai formalitas semata yang menghabiskan anggaran perjalanan dinas (SPPD).
“Kami ingin melihat hasil temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Transparansi sangat penting agar kami sebagai konsumen dapat yakin bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi,” ungkap Salman salah satu warga setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
beberapa pihak menyoroti perlunya keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses pengawasan untuk memastikan integritas dan objektivitasnya.Sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat, beberapa langkah transparansi diusulkan, termasuk publikasi hasil temuan secara rutin, keterlibatan media dalam meliput proses pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.
Kritik terhadap Dinas Perdagangan Aceh Tengah menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Diharapkan dengan adanya tekanan dari masyarakat, langkah-langkah konkrit dapat diambil untuk memastikan bahwa pengawasan pompa BBM dilakukan dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, demi kepentingan bersama.
