Aceh Timur _ Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Aceh Timur menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan pencemaran lingkungan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
Kepala Perwakilan YARA Aceh Timur, Indra Kusmeran, S.H., meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait segera menelusuri persoalan tersebut secara serius, transparan, dan profesional. Sebab, persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan praktik pungutan ilegal, tetapi juga berpotensi mengancam kelestarian lingkungan serta mata pencaharian masyarakat, khususnya para petani.
Berdasarkan informasi yang dihimpun YARA, terdapat dugaan pungutan sebesar Rp50.000 per drum dari hasil minyak yang berasal dari aktivitas illegal drilling di Desa Lhok Meure dan Desa Lhok Leumak, Kecamatan Darul Ihsan. Dalam informasi tersebut, seorang pria berinisial JF disebut-sebut diduga berperan dalam pengendalian pungutan, yang juga dikaitkan dengan dugaan setoran kepada pihak kepolisian di lingkungan Polres Aceh Timur.
YARA menegaskan bahwa informasi tersebut harus diuji melalui penyelidikan yang objektif agar tidak berkembang menjadi spekulasi maupun menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Selain dugaan pungli, YARA turut menyoroti dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah minyak dari lokasi pengeboran ilegal yang disebut mengalir melalui saluran irigasi hingga mencemari lahan persawahan masyarakat di tiga gampong, yakni Panton Meureubo, Seuneubok Teungoh, dan Seuneubok Kulam.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu kualitas tanah dan saluran irigasi, menurunkan produktivitas pertanian, serta mengancam keberlangsungan ekonomi petani, terutama menjelang musim tanam.
“Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Jika pencemaran benar terjadi, masyarakat, khususnya petani, tidak boleh dibiarkan menanggung kerugian akibat aktivitas yang diduga melanggar hukum. Lingkungan harus dilindungi dan hak masyarakat wajib diperhatikan,”tutur Indra Kusmeran, Senin (09/11/2/26).
YARA meminta Polres Aceh Timur bersama instansi lingkungan hidup dan pemerintah terkait menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka kepada publik. Indra juga mendesak agar dilakukan konferensi pers untuk menjelaskan hasil pemeriksaan dan pengujian sampel lingkungan, termasuk kondisi lahan persawahan dan saluran irigasi yang diduga terdampak.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pemeriksaan telah dilakukan, bagaimana kondisi lingkungan berdasarkan hasil pengujian, serta langkah konkret yang akan ditempuh untuk mencegah meluasnya dampak pencemaran.
YARA juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Apabila ditemukan unsur tindak pidana dalam aktivitas pengeboran ilegal, dugaan pungutan liar, maupun pencemaran lingkungan, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Indra Kusmeran menegaskan bahwa apabila persoalan tersebut tidak ditangani secara transparan dan berlarut-larut, YARA akan mengambil langkah kelembagaan dengan menyurati kementerian terkait, Mabes Polri, hingga Komisi III DPR RI guna meminta perhatian dan pengawasan terhadap dugaan pungutan liar tersebut.
“Kami tidak ingin persoalan ini dibiarkan tanpa kepastian. Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujar Indra
YARA Aceh Timur menegaskan bahwa persoalan illegal drilling di Darul Ihsan harus ditangani secara menyeluruh, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pemulihan lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak. Transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga dan kepastian hukum dapat diwujudkan.
#YARA
#Acehtimur
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
