TLii | Banda Aceh – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa kasus korupsi dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022. Sidang yang berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025, dimulai pukul 17.30 WIB dan berakhir pada 17.50 WIB.
Dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan kepada terdakwa berinisial M, K, dan B. Selain itu, masing-masing terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp 100 juta dengan ketentuan jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
Dalam putusan terhadap terdakwa Kurniadi, hakim memutuskan untuk mengembalikan sebidang tanah yang sebelumnya disita kepada terdakwa. Keputusan ini berbeda dengan tuntutan jaksa yang menghendaki penyitaan tetap dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Majelis hakim menilai bahwa tindakan para terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan telah merugikan peserta seleksi PPPK Formasi Guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022. Oleh sebab itu, ketiganya dijatuhi hukuman pidana yang cukup berat.
Namun, hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan dalam menjatuhkan vonis. Di antaranya, rekam jejak para terdakwa yang belum pernah dihukum, sikap kooperatif selama persidangan, serta pengakuan dan penyesalan atas perbuatan mereka. Selain itu, ketiganya diketahui sebagai tulang punggung keluarga.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat proses seleksi PPPK seharusnya berjalan transparan dan adil. Putusan ini diharapkan menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan praktik korupsi dalam proses rekrutmen pegawai pemerintah.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atas putusan tersebut. “Kami akan mempelajari lebih lanjut putusan ini sebelum mengambil langkah hukum selanjutnya,” ujar JPU usai persidangan.
Kasus korupsi dalam seleksi PPPK ini menambah daftar panjang penyimpangan dalam rekrutmen aparatur sipil negara. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
