TLii |SUMUT | Deli Serdang | Keputusan Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, melantik Yudi Hilmawan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) menuai sorotan tajam. Pasalnya, Yudi masih meninggalkan sederet dugaan permasalahan saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Pelantikan berlangsung pada Senin (25/8/2025) di Aula Cendana Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang. Dalam acara tersebut, Yudi bersama sejumlah pejabat lainnya diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
Namun, pengangkatan ini justru dianggap sebagai bentuk inkonsistensi birokrasi. Rahmad Budianto, Sekretaris Eksekutif Garda Pengawasan Perlindungan Konsumen, menilai langkah Bupati memberi jabatan baru kepada Yudi adalah bentuk “kejahatan birokrasi.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebab, Yudi yang sebelumnya dilanda banyak persoalan, mulai dari dugaan jual beli proyek, jual beli jabatan, hingga temuan BPK, masih saja diberi ruang kepercayaan. Ini jelas menciderai birokrasi dan tidak wajar,” tegas Budi kepada wartawan.
Ia menambahkan, kondisi Dinas Pendidikan saat dipimpin Yudi terbilang semrawut. Banyak sekolah terbengkalai, pengadaan buku melalui vendor bermasalah, hingga berbagai isu yang sempat viral di media.
“Bagaimana mungkin seorang pejabat dengan reputasi buruk justru dipromosikan lagi ke jabatan strategis. Ini jelas tidak masuk akal dan memberi kesan ada janji politik yang sedang dibayar,” ungkap Budi.
Sementara itu, Bupati Deli Serdang enggan memberikan jawaban saat dimintai keterangan mengenai alasan pencopotan Yudi dari Dinas Pendidikan namun tetap memberinya posisi strategis di Disbudporapar. Red.
