TIMELINES INEWS INVESTIGASI Banda Aceh – Aliansi Rakyat Aceh bersama elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, pada Senin (1/9/2025). Dalam aksi tersebut, massa menuntut reformasi internal DPR, penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu, serta penegakan perjanjian damai Helsinki.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa lembaga legislatif di Aceh saat ini dinilai sarat intervensi dan jauh dari kepentingan rakyat. “Hari ini kami sepakat menyuarakan aspirasi atas nama rakyat. Kami selalu menuntut perdamaian, kami selalu meminta penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya di hadapan massa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sri Wahyuni, perwakilan masyarakat sekaligus korban konflik, menegaskan kekecewaannya terhadap elite politik lokal. “Kemana lagi kami harus meminta hak kami? Hari ini banyak petinggi adalah mantan GAM, tapi mereka tidak ada yang mau membantu. Kami minta jawaban dari seluruh anggota dewan, jangan hanya berplesiran. Tuntutan kami jelas: tegakkan HAM dan jalankan isi perjanjian damai Helsinki,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRA Zulfadli turun langsung menemui massa. Ia membacakan tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam aksi dan menandatangani surat pernyataan berisi beberapa poin, di antaranya: reformasi internal DPRA dan Polri, penolakan pembangunan batalyon baru, serta pengusutan tuntas pelanggaran HAM di Indonesia.
Usai penandatanganan, massa dari kalangan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Namun, sekitar pukul 19.30 WIB, sempat terjadi gesekan kecil antara sebagian massa dengan aparat keamanan. Tidak diketahui secara pasti penyebab insiden tersebut, namun situasi sempat memanas hingga sejumlah massa keluar dari area gedung. Beruntung, ketegangan dapat diredam dalam waktu singkat dan massa akhirnya mundur serta membubarkan diri tanpa eskalasi lebih lanjut.
Aksi ini menambah daftar panjang desakan publik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif di Aceh agar lebih serius dalam menjalankan mandat rakyat, termasuk menuntaskan janji-janji perdamaian yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya terealisasi.
Misri Jurnalis
