TLii..Jakarta — Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) menyampaikan sikap tegas terkait penanganan kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang terjadi di kawasan Salemba. PERMAHI mendesak agar proses penyidikan dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel, terlebih setelah empat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditetapkan sebagai tersangka.
Peristiwa tersebut terjadi pada 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.30 WIB. Korban yang tengah mengendarai sepeda motor diserang oleh pelaku tak dikenal dengan cara disiram cairan keras dari arah berlawanan. Serangan itu menyebabkan luka serius dan membuat korban terjatuh di lokasi kejadian.
PERMAHI mengecam keras tindakan tersebut dan menilai peristiwa ini sebagai bentuk represivitas terhadap masyarakat sipil. Menurut mereka, kekerasan dengan metode penyiraman air keras bukan hanya tindak pidana berat, tetapi juga menjadi ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat, khususnya bagi individu yang aktif mengkritisi kebijakan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam negara demokrasi, tindakan seperti ini berpotensi menciptakan efek gentar yang membahayakan ruang partisipasi publik,” demikian pernyataan resmi PERMAHI.
Ketua Umum DPN PERMAHI, Azhar Sidiq, menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam mengungkap fakta hukum secara utuh. Ia menilai keterbukaan proses penyidikan akan menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN PERMAHI, Muhammad Afghan Ababil, meminta Komisi I DPR RI untuk melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya proses hukum. Ia menekankan pentingnya mengungkap secara terang benderang aktor intelektual di balik peristiwa tersebut, termasuk motif yang melatarbelakanginya.
Afghan juga menyoroti adanya kecurigaan publik yang berkembang, mengingat korban dikenal aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan pertahanan negara, termasuk penolakan terhadap RUU TNI dalam waktu yang berdekatan dengan kejadian.
Lebih jauh, PERMAHI mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap institusi TNI, baik dari aspek struktural maupun kultural. Reformasi internal dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan institusi militer semakin adaptif terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
“Proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Harus ditelusuri hingga ke akar, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain secara komando maupun institusional,” tegas PERMAHI.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, PERMAHI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, guna memastikan keadilan ditegakkan secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.
