TLii | SUMUT | Deli Serdang – Beredarnya surat undangan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk seluruh desa di Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Kebijakan Study Nasional (YLKSN) memicu polemik dan keresahan di tengah masyarakat. Jum’at, (20/06/2025).
Kegiatan Bimtek yang dijadwalkan berlangsung dalam dua gelombang tersebut akan dilaksanakan di sejumlah hotel mewah di Berastagi. Gelombang pertama direncanakan pada Minggu, 22 hingga 25 Juni 2025 di Berastagi Cottage, Hotel Grand Garden, dan Hotel Grand Orri. Sementara gelombang kedua akan digelar pada Rabu, 25 hingga 28 Juni 2025 di Hotel Grand Garden, Hotel Rudang, dan Hotel Grand Orri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setiap desa diwajibkan mengirimkan tiga orang peserta, yaitu Ketua, Sekretaris, dan Anggota BPD, dengan biaya pelatihan sebesar Rp6.500.000 per peserta. Narasumber kegiatan dikabarkan berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), widyaiswara profesional, serta pihak Inspektorat.
Tercatat, Kabupaten Deli Serdang memiliki 380 desa. Jika setiap desa mengirimkan tiga peserta, maka total peserta mencapai 1.140 orang. Dengan biaya Rp6.500.000 per peserta, maka total dana yang berpotensi diterima pihak penyelenggara mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp7,41 miliar. Jumlah ini menimbulkan pertanyaan serius dari berbagai kalangan mengenai urgensi dan transparansi kegiatan tersebut.
Kegiatan yang tampak terstruktur dan masif ini justru menimbulkan berbagai spekulasi dan dugaan miring. Banyak pihak mencurigai bahwa Bimtek ini hanya dikemas sedemikian rupa oleh oknum tertentu untuk menguras dana desa dan menguntungkan kelompok tertentu.
Bahkan, muncul kabar bahwa kegiatan tersebut diinisiasi oleh salah satu pengurus KONI Deli Serdang yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan Dinas PMD. Beberapa pihak menyebut bahwa mereka merupakan bagian dari tim sukses pada Pilkada lalu serta dikenal sebagai orang dekat Bupati Deli Serdang.
Menanggapi isu ini, tim media mencoba mengonfirmasi langsung kepada Plt Kepala Dinas PMD, Effendi Capah, melalui pesan WhatsApp. Namun, sangat disayangkan, hingga berita ini diterbitkan, Kadis PMD memilih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi.
Polemik ini pun terus bergulir, menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa, serta dugaan politisasi program-program desa menjelang tahun politik. Masyarakat kini menanti klarifikasi dan langkah tegas dari pihak-pihak berwenang demi mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan desa dan rakyatnya.
Tim Redaksi.
