TLii//Tanjungbalai//Sumut
Tanjungbalai – Dugaan kuat keterlibatan oknum pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjungbalai kembali mencuat ke publik. Hal ini berkaitan dengan beredarnya informasi kepemilikan dan penggunaan telepon genggam (handphone/HP) oleh narapidana di dalam lapas, yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan.(15/12/25)
Larangan kepemilikan HP bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) telah diatur secara tegas dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Aturan ini menekankan penciptaan lapas yang aman, tertib, dan bebas dari gangguan, sejalan dengan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan slogan “Zero Handphone dan Narkoba Harga Mati.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun dalam praktiknya, aturan tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, seorang narapidana bernama Sofyan Dalimunthe diduga dapat menggunakan HP di dalam lapas. Bahkan muncul dugaan adanya campur tangan oknum pegawai lapas yang menyelundupkan HP pribadi milik Sofyan, sehingga yang bersangkutan bebas berkomunikasi dan diduga mengendalikan aktivitas dari balik jeruji besi.
Sumber menyebutkan, pada saat kasus Sofyan mencuat, diduga terdapat pembiaran dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab, mulai dari Kepala Lapas, KPLP, hingga Kasi Kamtib. Dugaan ini semakin menguat karena adanya indikasi perlakuan khusus terhadap WBP tersebut.
Padahal, kepemilikan HP di dalam lapas dinilai sangat berbahaya karena berpotensi digunakan untuk mengendalikan tindak kejahatan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, sebelumnya telah menegaskan akan menindak tegas, termasuk memecat dan memproses pidana, setiap petugas lapas yang terbukti terlibat dalam penyelundupan barang terlarang, termasuk HP.
Atas dasar itu, sejumlah tuntutan disuarakan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait, di antaranya:
- Mendesak Polres Kota Tanjungbalai mengusut tuntas dugaan keterlibatan pegawai Lapas Tanjungbalai dalam kasus Sofyan Dalimunthe.
- Meminta Ditjen Pemasyarakatan memanggil dan memeriksa Kepala Lapas, KPLP, serta Kasi Kamtib yang menjabat saat kasus tersebut terjadi.
- Mendesak BPK RI melakukan audit dan pemeriksaan terhadap harta kekayaan pegawai Lapas Tanjungbalai.
- Meminta Kepala Lapas saat ini bertanggung jawab atas dugaan penggunaan HP oleh napi dan dugaan pungutan liar di dalam lapas.
- Mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memecat oknum pegawai lapas jika terbukti bersalah.
Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen pemberantasan praktik ilegal di dalam lembaga pemasyarakatan, sekaligus menguji keseriusan aparat dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu,(RR)
