ACEH TENGGARA – Pengelolaan Dana Desa Kutambaru, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, mulai menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah kegiatan yang tercantum dalam anggaran desa Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025 dipersoalkan karena muncul dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan hingga indikasi pekerjaan fiktif.
Berdasarkan dokumen pengaduan masyarakat yang tengah disiapkan, terdapat 16 kegiatan dengan akumulasi nilai anggaran mencapai Rp1.156.524.500 atau lebih dari Rp1,15 miliar.
Dalam dokumen tersebut, nama Berinisial “TP” yang disebut sebagai Pejabat Pengulu Kute Desa Kutambaru, tercantum sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas dugaan persoalan pengelolaan anggaran tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tiga Tahun Anggaran Menjadi Perhatian
Pada Tahun Anggaran 2023, enam kegiatan yang dipersoalkan memiliki nilai keseluruhan Rp442.191.500. Anggaran terbesar di antaranya tercatat pada kegiatan ketahanan pangan sebesar Rp133.500.000 dan pembangunan jaringan listrik Kute sebesar Rp127.884.000.
Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2024, enam kegiatan lainnya memiliki nilai Rp427.152.000. Beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar meliputi pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp134.980.000 dan pengadaan alat semprot pertanian sebesar Rp113.400.000.
Sementara pada Tahun Anggaran 2025, empat kegiatan tercatat memiliki nilai keseluruhan Rp287.181.000. Di antaranya pembangunan TPT Dusun Drasi sebesar Rp138.981.000 dan penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp91.800.000.
Akumulasi anggaran dari ketiga tahun tersebut mencapai Rp1.156.524.500. Nilai tersebut merupakan jumlah anggaran kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen pengaduan, bukan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit.
Dugaan Pekerjaan Fiktif Perlu Dibuktikan
Substansi yang menjadi perhatian masyarakat adalah dugaan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan atau bahkan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Jika dugaan tersebut memiliki dasar, persoalan ini perlu diuji melalui pemeriksaan fisik di lapangan dan penelusuran dokumen pertanggungjawaban keuangan desa.
Pemeriksaan setidaknya perlu mencakup kesesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, spesifikasi teknis, bukti pembayaran, dokumentasi pelaksanaan, serta hasil akhir kegiatan.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah seluruh kegiatan benar-benar direalisasikan, apakah barang yang dianggarkan diterima oleh masyarakat, dan apakah nilai pengeluaran sesuai dengan pekerjaan maupun barang yang tersedia.
Masyarakat Siapkan Langkah Pengaduan
Masyarakat Kutambaru kini tengah menyiapkan dokumen pengaduan untuk disampaikan kepada instansi berwenang. Langkah tersebut dimaksudkan agar dugaan persoalan pengelolaan Dana Desa selama tiga tahun anggaran dapat diperiksa secara objektif dan transparan.
Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara diharapkan dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Sementara itu, aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti apabila terdapat indikasi tindak pidana berdasarkan bukti yang ditemukan.
Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi. Kondisi fisik pekerjaan, penerima manfaat, serta aliran penggunaan anggaran juga perlu menjadi bagian dari pemeriksaan.
Transparansi dan Pertanggungjawaban Tidak Bisa Ditawar
Dana Desa merupakan anggaran publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setiap kegiatan harus memiliki bukti pelaksanaan yang jelas, sementara setiap pengeluaran harus didukung dokumen yang sah.
Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai realisasi anggaran, terutama terhadap kegiatan yang menjadi objek pertanyaan.
Pihak pemerintah desa, termasuk “TP”, perlu diberikan ruang untuk menjelaskan seluruh kegiatan yang dipersoalkan agar pemberitaan dan proses pengaduan berjalan secara berimbang.
Hingga berita ini disusun, dokumen pengaduan tersebut belum diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian, belum terdapat hasil pemeriksaan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan maupun kerugian negara.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti secara transparan. Sebab, yang dipertanyakan bukan sekadar angka dalam laporan anggaran, melainkan kepastian bahwa uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Kutambaru.
