TLii | KAKANWIL DITJEN IMIGRASI SUMUT
12/04/2026
TIMELINES INEWS INVESTIGASI, Medan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, memberikan apresiasi terhadap langkah taktis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam menangani berbagai persoalan kronis di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sugiat, kementerian di bawah kepemimpinan Agus Andrianto menunjukkan progres nyata dalam membenahi sejumlah persoalan utama, seperti overcapacity lapas dan upaya pemberantasan penyelundupan narkotika ke dalam penjara.
“Kami melihat ada semangat baru dan progres yang nyata dari Kementerian Imipas. Keberhasilan menurunkan angka overcapacity dan menggagalkan penyelundupan narkoba adalah bukti kerja keras yang harus terus didukung dan ditingkatkan,” ujar Sugiat dalam keterangannya, Minggu (12/4).
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Imipas, sepanjang Januari hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 140 percobaan penyelundupan narkoba ke dalam lapas dan rumah tahanan (rutan) berhasil digagalkan. Penggagalan tersebut terjadi di 24 kantor wilayah dan 99 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan melibatkan 272 petugas pemasyarakatan.
Selain itu, pemerintah juga berhasil menekan angka overcapacity lapas yang sebelumnya mencapai 100 persen, kini menurun menjadi 85 persen.
Sugiat menilai capaian tersebut tidak lepas dari peran aktif jajaran di daerah, termasuk kolaborasi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat sistem pengawasan.
“Sinergi antara Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah dalam pertukaran data serta pengamanan pintu masuk terbukti mampu meminimalisir celah bagi tindak kejahatan terorganisir, termasuk penyelundupan barang terlarang,” tambahnya.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia, Sugiat menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal berbagai kebijakan yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan reformasi sistem pemasyarakatan berjalan optimal.
Ia juga berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, yang didukung soliditas jajaran di tingkat wilayah, dapat mempercepat penyelesaian persoalan klasik di lapas, mulai dari pembenahan sarana dan prasarana hingga penguatan integritas petugas pemasyarakatan.
“Ini adalah awal yang baik. Kami di DPR akan terus memberikan dukungan, baik dari sisi pengawasan maupun anggaran, agar transformasi di tubuh Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya melalui penguatan kinerja di tingkat wilayah, bisa berjalan maksimal demi pelayanan publik yang lebih baik,” tutupnya.
(***)
