JAKARTA – Lembaga Aspirasi Nasional Atjeh (LANA) resmi membawa dugaan praktik pengondisian belanja buku melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Aceh Barat ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tidak sekadar menyampaikan laporan, LANA turut menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti komunikasi elektronik yang diduga berkaitan dengan praktik permintaan cashback kepada penerbit buku.
Salah satu bukti yang diserahkan berupa percakapan WhatsApp antara pihak yang disebut sebagai orang dekat Bupati Aceh Barat dengan penerbit buku. Komunikasi tersebut dinilai penting untuk ditelusuri karena diduga berkaitan dengan pengondisian pembelian buku serta permintaan pengembalian persentase tertentu dari nilai transaksi.
LANA juga menyoroti dugaan penggunaan atau pencatutan nama institusi aparat penegak hukum (APH) dalam komunikasi dengan penerbit. Nama institusi tersebut diduga dibawa-bawa untuk memberikan tekanan agar penerbit memenuhi permintaan cashback yang mencapai 45 persen dari nilai belanja buku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua LANA, Teuku Laksamana, mengatakan bahwa pengaduan ini merupakan bentuk keseriusan pihaknya dalam mengungkap dugaan praktik yang berpotensi merusak tata kelola anggaran pendidikan di Aceh Barat.
“Kami tidak datang ke Kejaksaan Agung hanya membawa cerita atau tuduhan. Ada sejumlah bukti yang kami serahkan, termasuk percakapan WhatsApp antara pihak yang diduga merupakan orang dekat Bupati dengan penerbit buku. Kami meminta seluruh komunikasi tersebut diperiksa dan ditelusuri secara hukum,” tegas Teuku Laksamana.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh hanya diarahkan kepada penerbit buku. Aparat penegak hukum harus mengungkap siapa pihak yang menginisiasi pengondisian, siapa yang meminta cashback, siapa yang menerima keuntungan, serta siapa saja yang diduga berada di balik praktik tersebut.
“Kalau hanya penerbit yang diperiksa, sementara pihak yang diduga mengatur dan menikmati keuntungan tidak disentuh, maka penanganannya tidak akan menyelesaikan persoalan. Kami ingin aktor di balik pengondisian ini dibuka semuanya,” ujarnya.
Teuku Laksamana juga menyoroti dugaan pencatutan nama institusi APH dalam proses komunikasi dengan penerbit. Menurutnya, jika benar nama institusi penegak hukum digunakan untuk menekan pihak tertentu agar menyerahkan cashback, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius Kejaksaan Agung.
“Institusi penegak hukum bukan alat untuk menekan penerbit atau mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Jika ada oknum yang membawa-bawa nama institusi untuk meminta atau menekan penerbit agar menyerahkan cashback, kami meminta hal itu diusut secara khusus. Jangan sampai nama baik institusi hukum dipertaruhkan oleh kepentingan pribadi,” kata Teuku Laksamana.
LANA juga mengingatkan bahwa dugaan praktik cashback dalam transaksi penerbitan dan pengadaan buku bukan persoalan yang baru muncul. Berdasarkan informasi yang diterima LANA, sejumlah penerbit diduga telah lama menjalankan pola transaksi serupa. Karena itu, penyelidikan tidak boleh hanya dibatasi pada satu kegiatan pengadaan atau satu tahun anggaran.
“Kalau pola ini sudah berlangsung lama, maka jangan hanya periksa satu transaksi. Telusuri sejak kapan praktik ini berjalan, siapa saja yang terlibat, berapa nilai uang yang beredar, dan ke mana alirannya. Kami ingin persoalan ini dibuka sampai ke akar-akarnya,” lanjutnya.
LANA menilai dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Setiap rupiah yang dikelola sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan permintaan cashback dalam pengadaan buku harus diperiksa untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun kerugian keuangan negara.
Atas dasar itu, LANA meminta Kejaksaan Agung memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk orang dekat kepala daerah, pihak penerbit, serta oknum APH apabila ditemukan bukti keterlibatan.
“Kami tidak meminta siapa pun langsung dinyatakan bersalah. Kami meminta hukum bekerja. Periksa bukti yang kami serahkan, panggil pihak-pihak yang namanya muncul, telusuri aliran uangnya, dan ungkap siapa yang sebenarnya bermain dalam belanja buku BOS Aceh Barat,” tutup Teuku Laksamana.
LANA menegaskan akan terus mengawal pengaduan tersebut dan meminta Kejaksaan Agung memastikan penanganannya berjalan independen, transparan, serta bebas dari intervensi pihak mana pun. (Red)
