TLii | Sumut | Medan – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen Polda Sumut untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal kebebasan berpendapat di muka umum. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa bersama unsur Forkopimda dan berbagai organisasi mahasiswa se-Sumatera Utara di Aula Dinas Perhubungan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai organisasi mahasiswa, Kapolda Sumut menyampaikan bahwa Polri terus berupaya membangun komunikasi dan memperkuat kedekatan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.
Menurutnya, sejak menjabat sebagai Kapolda Sumut, dirinya telah melaksanakan safari kamtibmas dengan menyambangi dan membangun komunikasi bersama berbagai elemen masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kapolda juga menegaskan adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa. Jika sebelumnya dikenal dengan pendekatan pengamanan, kini Polda Sumut mengedepankan konsep pelayanan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
“Saat ini kami telah mengubah pengamanan unjuk rasa menjadi pelayanan unjuk rasa,” tegas Irjen Pol. Sonny Irawan.
Penegasan tersebut menjadi komitmen Polda Sumut untuk memastikan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif dengan tetap menghormati hak-hak demokrasi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut turut memaparkan empat program prioritas yang menjadi perhatian Polda Sumut, yakni menjaga persatuan dan kesatuan, mengajak seluruh elemen masyarakat menolak narkoba, memberantas kejahatan jalanan, serta mewujudkan ketertiban berlalu lintas.
Secara khusus, Kapolda mengajak mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum di Sumatera Utara.
Sejumlah isu yang disampaikan mahasiswa di antaranya pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, penanganan konflik agraria, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, hingga evaluasi terhadap penggunaan kekuatan dalam pengamanan aksi unjuk rasa.
Dokumen aspirasi dari berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok Cipayung selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara, perwakilan Ketua DPRD Sumut, Kapolda Sumut, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pembangunan Sumatera Utara selama dua tahun terakhir dan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan.
Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan DPRD Sumut turut memberikan tanggapan terhadap sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan deklarasi mahasiswa bersama Forkopimda Sumatera Utara sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga persatuan, demokrasi, dan kondusivitas daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan komunikasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan mahasiswa semakin terbuka sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat menjadi masukan konstruktif dalam mewujudkan Sumatera Utara yang aman, maju, dan kondusif.
(Han)
