TLii | KAKANWIL KEMENKUMHAM SUMUT
14/11/2026
TIMELINES INEWS INVESTIGASI
Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenkum Sumut) mengikuti program interaktif unggulan Kementerian Hukum bertajuk “Pasti Ada Solusi” Episode 25 secara daring. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, ini menjadi wadah strategis untuk menjabarkan tugas dan fungsi pelayanan kementerian serta memberikan penyelesaian langsung atas beragam aduan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sesi dialog, sejumlah persoalan kenotariatan mengemuka, termasuk kendala pengisian data kuota notaris yang disampaikan Bu Irina dan permohonan pembukaan kuota di Labuhanbatu Selatan. Menanggapi hal itu, Ditjen AHU menjelaskan bahwa pendaftaran berjalan otomatis by system hingga 19 November dan belum dapat diintervensi, namun ke depan pihaknya akan berdiskusi dengan PP INI agar kuota tidak dibatasi secara kaku, disertai evaluasi server oleh Dir TI.
Forum ini turut membahas aduan perlindungan hak asuh anak WNI yang diajukan oleh Danny pascaputusan pengadilan, serta permohonan dari Ibu Bibiana agar anaknya yang berusia 18 tahun, Felix, dapat mempertahankan kewarganegaraan ganda terbatas hingga di atas usia 20 tahun demi membela Tim Nasional Indonesia di kancah olahraga.
Terkait kendala permohonan pewarganegaraan Mahamed Arif Kaliyar yang diajukan sejak Maret, Dirjen AHU mengarahkan agar pemohon segera melengkapi dokumen clearance dari kedutaan negara asal. Sementara itu, aduan Partai Reformasi yang diwakili Saleha terkait permohonan pengesahan partai dijelaskan bahwa kementerian telah menerima audiensi pada 23 Juni lalu dan dokumen permohonan sedang dalam tahap pengkajian.
Isu pengawasan etik profesi turut menjadi sorotan atas laporan Farid terkait kasus jual beli tanah. Terkait hal tersebut, Majelis Pengawas Pusat (MPP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 bulan kepada oknum notaris bersangkutan, sementara aspek penegakan hukum pidananya diserahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Melalui penyelenggaraan program “Pasti Ada Solusi” Episode 25 ini, Kementerian Hukum kembali membuktikan komitmen dan responsivitas tingginya dalam mengawal kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap permasalahan hukum masyarakat mendapatkan jalan keluar yang transparan dan tepat sasaran.
Selengkapnya
https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/kementerian-hukum-gelar-program-pasti-ada-solusi-episode-25-bahas-layanan-publik-dan-permasalahan-hukum
#KementerianHukum
#KanwilKementerianHukumSumut
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
(***)
