Puluhan Siswa dan Orang Tua SMK Negeri 2 Palu Gelar Unjuk Rasa di DPRD Sulawesi Tengah Terkait Kebijakan Sekolah

REDAKSI 1

- Redaksi

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 09:08 WIB

5030 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TLii| Palu Sulteng- Puluhan siswa dan sejumlah orang tua siswa dari SMK Negeri 2 Palu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Aksi ini dipicu oleh kebijakan yang diterapkan pihak sekolah, terutama terkait biaya kursus bahasa Inggris yang dinilai memberatkan orang tua siswa. Selain itu, terdapat sejumlah kebijakan lain yang juga dianggap tidak transparan dan merugikan. 24 Oktober 2024.

Imam, salah satu perwakilan orang tua siswa, menyampaikan bahwa biaya kursus bagi siswa kelas 10 dan kelas 12 di SMK Negeri 2 Palu belum pernah disepakati dalam pertemuan resmi antara sekolah dan orang tua.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Imam menilai bahwa kebijakan ini sebagai bentuk pungutan liar (pungli) yang diberlakukan oleh pihak sekolah tanpa dasar yang jelas.

“Terkait biaya kursus bahasa itu, menurut saya, belum ada kesepakatan antara sekolah dan orang tua siswa karena pertemuan tersebut dilakukan sebelum kelulusan siswa,” ungkap Imam, salah satu orang tua yang hadir dalam unjuk rasa.

Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Asrul Ahmad, SP.d, M.Si, mengadakan pertemuan bersama Kepala SMK Negeri 2 Palu, perwakilan siswa, dan orang tua di DPRD Sulawesi Tengah. Dr. Asrul menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebijakan yang diberlakukan oleh sekolah.

“Saya berkoordinasi dengan pimpinan dan tim teknis. Kami akan segera memanggil kepala sekolah untuk menghindari timbulnya masalah baru, dan biarkan tim teknis bekerja terlebih dahulu,” jelas Asrul.

Pertemuan ini dipimpin oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. I Nyoman Slamet, SPd. MSi. Dalam pernyataannya, DPRD Sulawesi Tengah menyatakan akan mengawal isu ini dan berharap Dinas Pendidikan dapat bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran.

DPRD Sulawesi Tengah menegaskan bahwa tindakan yang merugikan siswa dan orang tua tidak boleh dibiarkan dan akan memastikan transparansi dalam pengambilan kebijakan di sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah.

Berita Terkait

Dukung Hak Identitas, WBP Lapas Tebing Tinggi Jalani Perekaman KTP Elektronik.
Sidang TPP Bapas Medan Bahas 21 Klien, Mayoritas Disetujui Lanjut Proses Integrasi
Pengajian Rutin Bapas Kelas I Medan Perkuat Keimanan dan Profesionalisme Pegawai
Pengajian Rutin, Bapas Kelas I Medan Perkuat Keimanan dan Integritas Pegawai
Humas PNL Nahkodai Forum Humas PT Aceh, Muhammad Hatta Terpilih Ketua FHPTA
282 Kasur Digelontorkan, Dinsos Lhokseumawe Perkuat Kesejahteraan Panti Asuhan
Anak Bukan Taruhan, Bunda PAUD Lhokseumawe Warning Keras Pengelola TPA
Pemko Lhokseumawe Gelar Diseminasi, Tahapan Pemilihan Keuchik Serentak 

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 22:20 WIB

Dukung Hak Identitas, WBP Lapas Tebing Tinggi Jalani Perekaman KTP Elektronik.

Selasa, 28 April 2026 - 21:24 WIB

Sidang TPP Bapas Medan Bahas 21 Klien, Mayoritas Disetujui Lanjut Proses Integrasi

Selasa, 28 April 2026 - 21:17 WIB

Pengajian Rutin Bapas Kelas I Medan Perkuat Keimanan dan Profesionalisme Pegawai

Selasa, 28 April 2026 - 21:07 WIB

Pengajian Rutin, Bapas Kelas I Medan Perkuat Keimanan dan Integritas Pegawai

Selasa, 28 April 2026 - 21:07 WIB

Humas PNL Nahkodai Forum Humas PT Aceh, Muhammad Hatta Terpilih Ketua FHPTA

Selasa, 28 April 2026 - 20:55 WIB

Anak Bukan Taruhan, Bunda PAUD Lhokseumawe Warning Keras Pengelola TPA

Selasa, 28 April 2026 - 20:50 WIB

Pemko Lhokseumawe Gelar Diseminasi, Tahapan Pemilihan Keuchik Serentak 

Selasa, 28 April 2026 - 20:36 WIB

Latihan Olah Strategi dan Tactical Floor Game Tingkatkan Kesiapan Polda Aceh Hadapi May Day 2026

Berita Terbaru