TLII>>Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah SE, menyambut kunjungan audiensi Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia, Hilman Latief, beserta rombongan di Pendopo Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (5/3/2025). Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, menandai pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam meningkatkan pelayanan haji dan umrah bagi masyarakat Aceh.
Pertemuan tersebut, meskipun bersifat silaturahmi, membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan haji dan umrah. Salah satu topik yang dibahas adalah rencana peresmian gedung pelayanan dan informasi haji yang dibangun oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Gedung ini diharapkan dapat menjadi pusat layanan terpadu bagi calon jemaah haji dan umrah di Aceh, sekaligus mempermudah akses informasi dan administrasi terkait ibadah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Wakil Gubernur Aceh dan Dirjen PHU juga membahas pentingnya peningkatan kuota haji untuk Aceh. Fadhlullah menyampaikan bahwa populasi Aceh yang telah melebihi 5 juta jiwa serta daftar tunggu haji yang mencapai sekitar 32 tahun menjadi alasan kuat untuk memprioritaskan penambahan kuota haji. “Agar masyarakat Aceh, yang memiliki antusiasme tinggi untuk menunaikan ibadah haji, tidak perlu menunggu terlalu lama,” ujar Fadhlullah.
Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi berbagai tantangan penyelenggaraan haji, termasuk efisiensi pengelolaan dana haji dan peningkatan kualitas layanan bagi jemaah. Ke depan, diharapkan kolaborasi ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Aceh, khususnya dalam mempersingkat daftar tunggu haji dan meningkatkan kenyamanan calon jemaah.
Dengan adanya gedung pelayanan dan informasi haji yang baru, serta upaya peningkatan kuota haji, masyarakat Aceh diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan haji dan umrah. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan haji yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas. []
