KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES BERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM PENGELOLAAN DANA DESA KOTA RIKIT GAIB

REDAKSI

- Redaksi

Kamis, 14 Agustus 2025 - 16:08 WIB

5057 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TLii | ACEH | Blangkejeren – Kejaksaan Negeri Gayo Lues melakukan Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa Kota Rikit Gaib, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, pada hari Rabu (13/08/2025), bertempat di Kantor Desa Kota Rikit Gaib, yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Inspektur Inspektorat, Kepala Desa Kota Rikit Gaib beserta perangkat, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues.

Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues, diwakili Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Yusril Ardi, S.Kom., S.H., M.CIO menyatakan bahwa kegiatan pendampingan hukum ini merupakan program baru tahun ini dan baru dapat diberikan pendampingan kepada empat desa yang direkomendasikan oleh DPMK, pendampingan hukum ini berupa pemberian konsultasi hukum yang diperlukan baik dalam penyaluran maupun penggunaan bantuan dan keuangan desa, serta sosialisasi atas risiko hukum perdata, pidana, dan atau administratif yang mungkin timbul dalam penyimpangan pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam penanganan Stunting melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Tujuan pendampingan hukum dana desa adalah untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pendampingan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa dan meningkatkan pemahaman masyarakat serta aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa,” kata Yusril.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dengan sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak, pendampingan hukum dana desa diharapkan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa,” sambung Yusril.

“Kehadiran Kejaksaan melalui program pendampingan hukum di tingkat desa merupakan implementasi nyata dari fungsi preventif dan edukatif Kejaksaan, sekaligus bentuk perlindungan hukum bagi perangkat desa agar terhindar dari potensi pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa,” tegasnya.

Kepala DPMK yang diwakili oleh Kepala Bidang, Muhammad Thasril, S.E., menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Gayo Lues telah terselenggaranya pendampingan hukum ini, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen DMPK dalam memberikan fasilitasi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat desa atau kampung.

“Kami berharap kegiatan ini dapat berkesinambungan dan menambah jumlah desa atau kampung yang dapat diberikan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Gayo Lues, tidak hanya ke empat desa yang saat ini resmi di dampingi oleh Kejaksaan,” ujarnya.

Sementara Inspektur Inspektorat Kabupaten Gayo Lues yang diwakili oleh Inspektur Pembantu II, Nasrul Ardi, S.T., juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Gayo Lues telah terselenggaranya kegiatan ini, ini merupakan bentuk komitmen Inspektorat dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat desa atau kampung selain melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa.

“Kami menghimbau agar kepala desa dapat memberikan laporan pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel guna melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa untuk memastikan dana desa digunakan sesuai ketentuan, transparan, akuntabel, dan efektif,” tegasnya.

Sementara Kepala Desa Kota Rikit Gaib, Taher, menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Gayo Lues, Inspektorat Kabupaten Gayo Lues dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Gayo Lues yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, kami akan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan pendampingan hukum ini sehingga kami tidak salah arah dalam melakukan pengelolaan dana desa ini.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Surat Perintah Pendampingan Hukum dilanjutkan dengan Sosialisasi tentang Upaya Pencegahan terhadap Penyimpangan Dana Desa, Sosialisasi Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara serta pelayanan hukum secara online melalui halojpn.id dan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab. (YA)

Berita Terkait

SEMANGAT TAK PERNAH PADAM! POLWAN PIDIE JAYA HADIR DI SYUKURAN HARI JADI KE-78 POLWAN RI
HARDIKDA ke-67, Pemko Langsa Tegaskan Pendidikan sebagai Fondasi Masa Depan Aceh
“Akankah Sang Senior Muslim Agani Mengungkap Jejak di Balik Sengketa Tanah Seuneubok Bayu?”
Pilkades Toba 2027: Persiapan Terlambat, Anggaran Belum Jelas, Aturan Masih Menggantung
Lapas Singkawang – Disdikbud Singkawang Sparring Badminton, Perkuat Sinergi dan Kebugaran
Kalapas Pemuda Langkat Kunjungi Polres Langkat, Bahas Strategi Antisipasi Gangguan Kamtib
Bank Aceh Salurkan Zakat Perusahaan Rp11,94 Miliar
Pemerintah Aceh Salurkan Buffer Stock Penanggulangan Bencana, Tiga Daerah Terima Bantuan Rp5,38 Miliar

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 06:41 WIB

Pilkades Toba 2027: Persiapan Terlambat, Anggaran Belum Jelas, Aturan Masih Menggantung

Selasa, 1 September 2026 - 17:45 WIB

Mengenal Lebih Dekat Bapas Kelas I Medan, Bersama Melayani dan Mengabdi

Selasa, 1 September 2026 - 15:00 WIB

Stasiun Belawan Catat 18.636 TEUs Peti Kemas, KAI Dorong Integrasi Kereta Api-Pelabuhan di Sumut

Selasa, 1 September 2026 - 14:00 WIB

Lapas Pemuda Kelas III Langkat: Tempat Belajar, Berkarya, dan Menyiapkan Diri Kembali ke Masyarakat

Selasa, 1 September 2026 - 13:35 WIB

Kalapas Tebing Tinggi: Kepatuhan Tata Tertib Kunci Ciptakan Lapas yang Aman dan Kondusif

Selasa, 1 September 2026 - 12:47 WIB

Imigrasi Sumut Dorong Reformasi Birokrasi Berorientasi pada Pelayanan Dan Kepercayaan Publik

Selasa, 1 September 2026 - 11:55 WIB

BNCT Perkuat Sinergi Pelindo Group Lewat Prestasi Juara III Bulu Tangkis Di Medan

Selasa, 1 September 2026 - 11:47 WIB

Barang Bukti Narkoba Senilai 82 Perkara Dimusnahkan Polres Pelabuhan Belawan Secara Transparan

Berita Terbaru