TLii Sumut | Deli Serdang – Proyek peningkatan Jembatan Sei Belawan atau yang lebih dikenal dengan Jembatan Merah, yang berlokasi di Jalan Kelambir Lima, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan publik. Proyek bernilai Rp6,29 miliar lebih tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dan dikerjakan oleh CV. Garda Abadi Konstruksi.
Pantauan di lapangan pada Selasa, 26 Agustus 2025, terlihat para pekerja sama sekali tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana diatur dalam standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kondisi tersebut jelas membahayakan keselamatan pekerja, bahkan berpotensi merenggut nyawa.
Saat dikonfirmasi, pihak pelaksana proyek yang disebut S. Goltom memilih bungkam. Namun seorang rekannya, berinisial Simanjuntak, justru menimpali dengan nada tinggi agar wartawan menanyakan langsung kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA BMBK). Respons tersebut memperlihatkan lemahnya kapabilitas pelaksana proyek sebagai perusahaan pemenang tender.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal aturan mengenai keselamatan kerja sudah jelas tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
Selain itu, absennya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari pihak dinas terkait juga menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan. Padahal sesuai PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, pejabat teknis wajib mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan, hingga memastikan dokumen anggaran sesuai aturan.
Lebih lanjut, keberadaan konsultan pengawas yang disebut Parulian juga dipertanyakan. Konsultan yang mestinya bertanggung jawab menjamin mutu, keselamatan, dan keberlanjutan proyek sesuai UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tidak tampak di lokasi untuk dikonfirmasi.
Di sisi lain, Ketua DPC Badan Pengawasan & Perlindungan Konsumen (BP2K) Kota Medan, Yusti, SH, menilai ucapan pihak pelaksana proyek sangat tidak profesional. Menurutnya, hal itu memunculkan polemik baru: apakah perusahaan tersebut benar-benar memenuhi syarat tender atau hanya sebagai “titipan” dari pihak tertentu.
“Proyek bernilai miliaran tentu wajib punya tenaga ahli bersertifikat K3. Jika tidak, maka ini bisa menjadi indikasi adanya permainan dalam proses tender,” tegas Yusti.
Pihak SDA BMBK Kabupaten Deli Serdang, melalui pejabat terkait Marlina saat dikonfirmasi menyampaikan, “Untuk K3 penyedia yang bersangkutan akan kita berikan teguran supaya lebih patuh lagi dalam penggunaan APD dan lain-lain. Konsultan saya konfirmasi hari senin ada di lokasi. Mugkin gak jumpa. Begitupun pengawasan akan diperketat. Terimakasih informasinya ya.”Balas Marlina melalui jejaring Pesan singkatnya.
Tentunya ini menjadi tugas berat dinas SDABMBK untuk menyakinkan kepada publik bahwa proyek tersebut benar bersih dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Yang mana saat ini Sumatera Utara sebagai salah satu Provinsi yang menjadi sorotan terkait OTT yang dilakukan KPK terhadap “TOP yang sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif di KPK untuk membongkar jaringan hitam dibelakang tersangka TOP, atas kasus tersebut.
Tim Redaksi.
