TLii | SUMUT | Deli Serdang – Pelaksanaan kegiatan pembangunan ruas jalan SP. Kompos – Paya Bakung, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang dikerjakan oleh CV. Vantaztic Contruction kini menjadi sorotan berbagai pihak. Senin, (8/9/2025).
Selain banyaknya dugaan pelanggaran terhadap sistem manajemen dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terlihat jelas di lapangan, absennya petugas PPTK maupun konsultan dalam pengawasan semakin memperkuat kesan buruknya kinerja Dinas SDABMBK Deli Serdang di bawah pimpinan Jansu Sipahutar.
Padahal, penerapan K3 seharusnya menjadi prioritas utama untuk mencegah kecelakaan kerja. Baru beberapa hari, kejadian mengenaskan terjadi di wilayah Deli Tua bahkan terjadi insiden tragis yang menewaskan seorang pekerja diduga akibat tersengat listrik saat melakukan pengorekan drainase. Diduga kuat pekerja tersebut tidak menggunakan sepatu safety sesuai standar K3. Warga sangat menyesalkan adanya proyek tanpa pengawasan dari Dinas terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Temuan yang sama terjadi Dalam di proyek jalan SP. Kompos, media menemukan fakta mengejutkan. “Roy, yang disebut-sebut sebagai orang dekat Kepala UPT 1 Zainuddin Ginting, diduga merangkap jabatan sebagai PPTK sekaligus Konsultan proyek. Hal ini diakuinya sendiri saat dihubungi melalui telepon. “Sayalah bang,” ucap Roy singkat saat ditanyakan siapa PPTK dan Konsultan proyek tersebut. Selang beberapa jam ponsel media berdering mendapat panggilan dari Roy, dalam pernyataan nya beliau hanya sebagai pengawas. Ungkapnya. Pernyataan Sikap yang tidak objektif tersebut terkesan tidak memiliki integritas.
Praktik dugaan rangkap jabatan ini menimbulkan pertanyaan serius. Bukankah hal tersebut berpotensi menimbulkan conflict of interest (konflik kepentingan)? Apakah hal ini bukan sebuah pelanggaran aturan? Atau benarkah kabar yang beredar bahwa proyek tersebut merupakan “pesanan” pejabat tertentu?
Ironisnya, kondisi semakin diperparah dengan absennya penanggung jawab proyek yang disebut bernama Supriandi. Di lapangan, media hanya mendapati Muliadi, pegawai produksi pabrik beton Romi, yang diperbantukan untuk mengawasi pekerjaan. Ditambah ketidakhadiran PPTK dan Konsultan, semakin menguatkan dugaan proyek ini sebagai “proyek kepentingan”. Bagaimana mungkin proyek bernilai miliaran rupiah tidak diawasi langsung oleh pihak dinas terkait?
Kepala UPT 1 Zainudiin Ginting ketika coba dikonfirmasi terkait dugaan double Job anak mainnya, tak menjawab panggilan media. Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum, termasuk KPK dan BPK RI, untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Terlebih, saat ini Provinsi Sumatera Utara sedang menjadi sorotan pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap TOP yang sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif guna membongkar jejaring di belakangnya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Edwin Nasution, juga diminta segera memanggil pejabat terkait dugaan rangkap jabatan tersebut. Langkah ini penting dilakukan demi menunjukkan fungsi pengawasan internal yang objektif, transparan, dan kuat, sehingga Deli Serdang tidak kembali menjadi sorotan akibat lemahnya kontrol dari internal pemerintahan sendiri.
Sementara itu, Kepala Bidang SDABMBK Deli Serdang, Marlina Simanjuntak, saat dikonfirmasi membantah adanya rangkap jabatan.
“Terkait ini sudah kita konfirmasi, pekerja di lapangan menggunakan APD sesuai ketentuan dan tidak ada rangkap jabatan sebagaimana disampaikan. Pengawas juga ada di lokasi. Begitupun, kita akan instruksikan tegas untuk memperketat pengawasan dan penerapan K3 di lapangan. Terima kasih untuk atensinya ya,” ujar Marlina.
Namun demikian, apresiasi tetap disampaikan tim media terhadap Marlina karena telah memberikan jawaban atas konfirmasi yang diajukan. Meski begitu, sangat disayangkan kondisi nyata di lapangan justru bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan. Diduga, laporan yang diberikan Roy selaku pengawas/PPTK kepada atasannya hanya sebatas “cari aman” agar situasi terlihat baik-baik saja.
Hingga berita ini diturunkan, Kadis SDABMBK Deli Serdang, Jansu Sipahutar, belum memberikan keterangan resmi maupun penjelasan terkait langkah yang akan diambil ke depan
