TLii|SUMUT|SIANTAR, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) tahun ini memberikan bantuan bedah rumah sebanyak 40 unit untuk rumah yang tidak layak huni (RTLH) dari dana APBD Tahun 2025
Hal itu disampaikan Kepala Dinas PKP Ir. Christina Risfani Sidauruk melalui Kepala Bidang Perumahan Eva Imelda Sihombing di kantor Dinas PKP Jalan Tarutung Keluraha Teladan Kota Pematangsiantar Rabu 8 Oktober 2025.
“Adanya RTLH hadir ditengah masyarakat karena Pemko peduli dengan warganya yang membutuhkan rumah yang layak,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut kata Eva, mereka telah melakukan survei lapangan dan menemukan rumah yang memang tidak layak huni.
“Masih ada rumah yang lantainya dari tanah dan dindingnya terbuat dari bambu,” kata Eva sembari mengatakan kalau ada 1000 lebih rumah yang tidak layak di kota Siantar.
Dijelaskannya, ada 40 rumah yang di bedah diantaranya 30 Penerima Bantuan di Kawasan Kumuh, Kelurahan Aek Nauli 2 rumah, Kelurahan Mekar Nauli 24 rumah, Kelurahan Naga Huta 2 rumah, Kelurahan Siopat Suhu 1 rumah, dan Kelurahan Tanjung Tongah 1 rumah. Untuk 10 penerima Bantuan di Kawasan Non Kumuh untuk mencegah kekumuhan Baru Kelurahan Sipinggol-pinggol 1 rumah Kelurahan Tanjung Pinggir 1 rumah Keluahan Pondok Sayur 1 rumah Kelurahan Suka Maju 2 rumah Kelurahan Simarimbun 3 rumah dan Kelurahan BP. Nauli 2 rumah.
“Masing-masing rumah itu berbiaya 20 juta, dengan upah 2,5 juta untuk upah tukang,” ujarnya.
Masih kata Eva, tidak hanya dari Dinas PKP kota Pematangsiantar saja yang ikut bedah RTLH, tetapi Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara juga turut ikut andil.
“Kalau bedah rumah dari Provinsi ada 30 rumah atas rekomendasi kita, tetapi biaya dari provinsi 1 rumah itu 30 juta, beda dengan kita yang jumlahnya 20 juta,” pungkasnya.(Juin)
