TLii | Sumut | Toba – Kabar mengejutkan sekaligus memprihatinkan menyelimuti masyarakat Kabupaten Toba. Sebanyak 1.503 penerima bantuan sosial (bansos) dicabut haknya oleh Kementerian Sosial, setelah terindikasi terlibat aktivitas judi online. Pemutusan ini menyasar Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga bantuan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Sosial Toba, Lalo Hartono Simanjuntak, mengonfirmasi hal ini di Balige, Jumat (4/9/2026). Namun di balik pernyataan resmi itu, muncul gelombang kegelisahan di tengah masyarakat.
Satu Orang Bersalah, Seluruh Keluarga Terkena?
Aturan yang paling banyak diperbincangkan dan dipersoalkan warga: verifikasi tidak hanya menyasar nama penerima, tetapi seluruh anggota dalam satu Kartu Keluarga.
Artinya, meskipun yang terdeteksi bermain judi hanyalah salah satu anggota keluarga — misalnya anak yang sudah dewasa — bantuan yang diterima kepala keluarga tetap diputus.
“Apakah adil? Ayah yang bekerja keras membesarkan keluarga, tiba-tiba bantuan untuk anak sekolahnya terhenti karena perbuatan anak yang lain?” ujar seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Kekhawatiran ini nyata. Banyak keluarga mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas judi di lingkungan rumahnya, dan tiba-tiba kehilangan sumber bantuan yang selama ini menutupi kebutuhan pokok.
Verifikasi Menyeluruh, Peluang Kembali Sangat Sulit
Pendeteksian dilakukan sangat ketat — tak hanya rekening bank, tapi juga dompet digital seperti DANA, GoPay, dan sejenisnya. Pemerintah menegaskan pemantauan terus berjalan, sehingga jumlah yang terdampak dikhawatirkan makin bertambah.
Bagi yang merasa tidak bersalah atau rekeningnya disalahgunakan, tersedia jalur klarifikasi: surat pernyataan diketahui kepala desa, disertai SPTJM dari Dinas Sosial, lalu diajukan ke Kemensos.
Namun jujur disampaikan: tidak ada jaminan bantuan akan dikembalikan.
“Kami berusaha, tapi belum tentu diterima,” kata Lalo. Jawaban ini memicu kekhawatiran warga: bagaimana jika verifikasi ulang tidak dilakukan secara teliti? Bagaimana nasib anak-anak yang sekolahnya terhenti karena kesalahan yang bukan perbuatannya?
Warga Berharap: Tegas Tetap Adil
Masyarakat tentu tidak membenarkan judi online. Namun mereka berharap, penindakan dilakukan dengan tegas sekaligus adil. Jangan sampai mereka yang benar-benar membutuhkan, jujur dan taat, ikut tertimpa sanksi yang tidak pantas diterimanya.
Pesan yang bergema di tengah warga sederhana: “Hukumlah yang bersalah, tapi jangan biarkan anak-anak yang tidak tahu apa-apa, ikut kehilangan masa depannya.”
(Tanda)
