Forum Group Discussion I membahas Isu Strategis Kewilayahan untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa, (Foto : Istimewa).
TIMELINES INEWS INVESTIGASI
Kota Langsa – Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Focus Group Discussion (FGD) I Penyepakatan Isu Strategis Kewilayahan dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Langsa, Kamis (19/11/2026), di Hotel L Ruma, Kota Langsa.
Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S Putra, SE yang diwakili oleh Asisten II Pemerintah Kota Langsa, Hendri Soenandar, SSTP, MSP, serta dihadiri pimpinan OPD, para camat, BPN, BUMN, BUMD, dan instansi vertikal. Perwakilan Kementerian ATR/BPN dan sejumlah instansi Pemerintah Aceh juga mengikuti kegiatan secara daring.
Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti, ST, M.Sc., dalam arahannya secara daring menyampaikan bahwa FGD menjadi forum koordinasi dan penyamaan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, serta isu strategis kewilayahan sebagai dasar penyusunan RTRW Kota Langsa.
Penyusunan RTRW tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2026. Melalui pembahasan bersama para pemangku kepentingan, forum ini menghasilkan kesepakatan awal mengenai isu strategis, potensi, dan permasalahan penataan ruang Kota Langsa.
Pada kesempatan tersebut, Hendri Soenandar menyampaikan bahwa RTRW merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan, pemanfaatan ruang, pengembangan infrastruktur, investasi, hingga perlindungan lingkungan hidup.
Menurutnya, perkembangan Kota Langsa membutuhkan perencanaan tata ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, industri, pariwisata, hingga pengembangan kawasan pesisir dan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan empat hal penting dalam revisi RTRW, yakni kesesuaian tata ruang dengan kebutuhan pembangunan daerah, perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, kepastian hukum pemanfaatan ruang, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan hanya berorientasi pada kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga harus memikirkan bagaimana Kota Langsa akan berkembang dalam 10 hingga 20 tahun mendatang,” ujarnya.
Hendri turut menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang, khususnya Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, atas perhatian dan dukungan dalam proses penyusunan RTRW Kota Langsa.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Langsa akan mendukung penyelesaian dokumen tersebut melalui pembentukan tim teknis RTRW dan kelompok kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyediaan data dan informasi, serta pengalokasian anggaran pada tahun 2027 untuk tahapan lanjutan, mulai dari validasi KLHS, harmonisasi, pembahasan bersama DPRD dan Forum Penataan Ruang, hingga evaluasi di tingkat Pemerintah Aceh.
Dukungan Pemerintah Aceh juga diharapkan melalui fasilitasi data dan informasi serta koordinasi dan pendampingan teknis sesuai kewenangannya.
Melalui FGD ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Langsa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan RTRW yang komprehensif, berkepastian hukum, serta mampu mengarahkan pembangunan Kota Langsa agar lebih tertata, berdaya saing, dan berkelanjutan.


































