TIMELINES iNEWS | BANDA ACEH – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengungkap praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dalam skala besar.
Dalam operasi selama 28 hari, terhitung 19 Oktober hingga 15 November 2026, polisi berhasil membongkar 38 kasus dan menetapkan 45 orang sebagai tersangka.
Dari pengungkapan tersebut, petugas menyita 61.388 liter atau sekitar 61,3 ton solar bersubsidi serta 30 unit kendaraan yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik ilegal tersebut.
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengatakan, pengungkapan ini merupakan hasil penyidikan terpadu Ditreskrimsus, Ditpolairud, serta Satreskrim jajaran Polres dan Polresta di Aceh.
Penindakan berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas antrean mencurigakan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan kendaraan roda empat dan roda enam yang telah dimodifikasi dengan tangki penampungan tambahan berkapasitas 1.000 hingga 2.000 liter.
Mereka juga memanfaatkan sejumlah kode QR milik orang lain untuk mengisi solar secara berulang.
Selain itu, polisi menemukan praktik pengoplosan solar subsidi dengan BBM industri untuk kemudian dijual kembali demi meraup keuntungan lebih besar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol. Wahyudi mengungkapkan, penyidikan tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga telah menetapkan seorang manajer SPBU sebagai tersangka. Polisi kini mendalami dugaan keterlibatan pemilik SPBU dan penyandang modal kendaraan modifikasi.
Polda Aceh juga telah berkoordinasi dengan Pertamina terkait kemungkinan sanksi administratif terhadap SPBU yang terbukti melanggar, mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasional.
Kapolda menegaskan, penindakan ini bertujuan memutus rantai penyalahgunaan BBM subsidi yang berdampak pada kelangkaan solar, antrean panjang, kerugian negara, serta pasokan bahan bakar bagi aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI).
Para tersangka dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Polda Aceh mengimbau masyarakat berperan aktif melaporkan indikasi penyelewengan BBM subsidi melalui Call Center Polri 110.



































