Foto Bersama,Kunker Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat ke SRMA I Aceh Besar, Bersama Siswa-Siswi, Pejabat dan Instansi Terkait, Selasa (31/03/2026) Dok. TLii
TIMELINES iNEWS Investigasi | KOTA JANTHO, ACEH BESAR — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pada Selasa (31/3/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kegiatan dipusatkan di Sentra “Darussa’adah”, Desa Tingkeum, Kecamatan Darul Imarah, yang menjadi salah satu lokasi strategis dalam program pemberdayaan sosial dan pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kunjungan tersebut, Menko didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh Besar, Aulia Rahman.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, unsur Kementerian Sosial, serta jajaran pemerintah daerah dan lembaga terkait. Turut mendampingi Menko, Kepala Sentra “Darussa’adah” Aceh, Susi Mulyati, bersama Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 1 Aceh Besar, Ilza Satriadi.
Selain itu, sejumlah pemangku kepentingan daerah juga mengikuti kegiatan ini, termasuk perwakilan Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat provinsi dan kabupaten, yang berperan dalam penyediaan data sosial ekonomi sebagai dasar kebijakan.
Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah pusat mendorong sinergi lintas sektor, khususnya antara bidang sosial dan pendidikan, guna memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memutus rantai kemiskinan yang terjadi secara turun-temurun.
Ia menekankan bahwa penggunaan data yang akurat menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan yang tepat.
“Seluruh pihak harus bekerja secara terintegrasi. Data dari BPS menjadi dasar, sementara dinas terkait harus memastikan program berjalan dan menyentuh langsung masyarakat. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan dapat memberikan dampak nyata,” ujarnya.
Menko juga menyoroti peran Sekolah Rakyat sebagai instrumen penting dalam membangun kemandirian generasi muda, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pengembangan keterampilan dan kewirausahaan.
Pemilihan Sentra “Darussa’adah” dan SRMA 1 Aceh Besar sebagai lokasi kunjungan dinilai relevan karena keduanya memiliki peran strategis dalam rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Model pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan dengan pelatihan keterampilan diharapkan mampu menciptakan lulusan yang mandiri secara ekonomi.
Sementara itu, perwakilan BPS memaparkan kondisi terkini terkait angka kemiskinan di Aceh sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dan daerah. Data tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih spesifik dan berkelanjutan.
Kegiatan kunjungan kerja ini diakhiri dengan diskusi terbatas antara kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis data serta penguatan program pemberdayaan masyarakat.
Melalui kunjungan ini, pemerintah berharap program Sekolah Rakyat dapat terus dioptimalkan sebagai salah satu solusi dalam menekan angka kemiskinan.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Aceh Besar.**[Yahbit]
