30/06/2026
TIMELINES INEWS INVESTIGASI, Jaring Pajak di Era Tanpa Batas: Orkestrasi Digital sebagai Tameng Ketahanan Fiskal Indonesia
Bayangkan sebuah realitas yang terjadi setiap hari di sekitar kita.
Seorang pekerja lepas menyelesaikan desain perangkat lunak untuk klien dari Eropa di kamar kosnya, sementara sebuah kedai kopi lokal mencatat ribuan transaksi melalui dompet digital setiap bulan. Aktivitas ekonomi seperti ini bergerak sangat cepat dan menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah yang menjadi denyut nadi ekonomi masa kini. Namun, di mata sistem perpajakan yang masih mengandalkan pendekatan konvensional, sebagian besar aktivitas tersebut belum sepenuhnya terjangkau. Akibatnya, potensi penerimaan negara belum dapat dioptimalkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Inilah ironi terbesar dalam arsitektur keuangan Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, negara dituntut memiliki fondasi fiskal yang kuat.
Sayangnya, selama bertahun-tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat bergantung pada kelompok pembayar pajak formal yang relatif terbatas. Ibarat memeras spons yang telah mengering, ruang untuk meningkatkan penerimaan dari kelompok yang sama semakin sempit.
Perubahan lanskap ekonomi global telah menghapus banyak batas geografis. Disrupsi rantai pasok dunia, transisi energi, dan percepatan digitalisasi melahirkan berbagai model bisnis baru yang tidak lagi bergantung pada keberadaan fisik. Arus kekayaan kini tidak hanya berasal dari perusahaan besar, tetapi juga dari jutaan pelaku usaha digital, pekerja lepas, kreator konten, hingga UMKM berbasis daring. Jika strategi perpajakan nasional masih menggunakan pendekatan lama, maka penerimaan negara berpotensi terus tergerus. Padahal, ketahanan fiskal merupakan kemampuan negara menghadapi krisis tanpa harus bergantung pada utang yang berlebihan.
Salah satu indikator penting untuk menilai kekuatan fiskal suatu negara adalah rasio pajak (tax ratio), yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025, Thailand mencatat rasio pajak sekitar 17 persen, Filipina 14,5 persen, dan Singapura sekitar 13 persen. Sementara itu, Indonesia masih berada pada kisaran 10,5 persen, hanya sedikit di atas Laos.
Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki potensi penerimaan pajak yang sangat besar, khususnya dari sektor informal dan ekonomi digital yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perpajakan nasional. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi masyarakat berkembang sangat pesat, tetapi belum seluruhnya tercermin dalam penerimaan negara.
Selama ini, upaya meningkatkan penerimaan pajak sering kali lebih berfokus pada wajib pajak yang telah terdaftar. Pendekatan tersebut ibarat “berburu di kebun binatang”, karena pemerintah lebih mudah mengejar objek pajak yang sudah diketahui dibandingkan memperluas basis pajak baru. Akibatnya, muncul kesenjangan rasa keadilan. Karyawan formal dipotong pajaknya secara otomatis, sementara sebagian pelaku usaha digital dengan omzet besar belum seluruhnya masuk ke dalam sistem perpajakan.
Di sisi lain, sebagian masyarakat masih memandang perluasan basis pajak sebagai ancaman. Mereka khawatir pemerintah akan semakin membebani pelaku usaha kecil melalui berbagai kewajiban administrasi. Persepsi seperti ini justru mendorong sebagian pelaku usaha tetap berada di sektor informal atau shadow economy.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan perubahan paradigma. Perluasan basis pajak tidak boleh dilakukan melalui pendekatan yang represif, melainkan melalui transformasi digital yang terintegrasi. Mayoritas pelaku UMKM pada dasarnya memiliki keinginan untuk patuh, selama sistem yang disediakan sederhana, mudah dipahami, dan tidak membebani.
Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan data perpajakan dengan sistem perizinan usaha lintas kementerian dan lembaga. Ketika seorang pelaku UMKM mengurus izin usaha secara daring, data tersebut secara otomatis terhubung dengan sistem administrasi perpajakan. Dengan demikian, proses registrasi menjadi lebih sederhana tanpa menambah beban administratif.
Namun, integrasi data saja belum cukup. Sistem perpajakan masa depan harus mengedepankan pendekatan human-centered design. Teknologi yang canggih tidak akan efektif apabila sulit digunakan oleh masyarakat.
Bagi pedagang pasar, pelaku UMKM, maupun ibu rumah tangga yang merintis usaha dari rumah, istilah-istilah perpajakan sering kali terasa rumit dan membingungkan.
Karena itu, aplikasi perpajakan perlu dirancang sesederhana mungkin. Seluruh proses perhitungan pajak dilakukan secara otomatis oleh sistem. Pengguna cukup melihat ringkasan omzet, laba, besaran pajak yang harus dibayarkan, serta tombol pembayaran melalui QRIS atau metode pembayaran digital lainnya.
Dengan demikian, teknologi benar-benar menjadi alat yang memudahkan masyarakat, bukan menambah kerumitan birokrasi.
Lebih jauh lagi, kepatuhan pajak perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah mengintegrasikan riwayat kepatuhan pajak dengan sistem penilaian kredit (credit scoring) perbankan.
Pelaku UMKM yang rutin membayar pajak memperoleh reputasi finansial yang lebih baik sehingga lebih mudah mengakses pembiayaan dengan bunga yang kompetitif.
Skema tersebut menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.Negara memperoleh penerimaan pajak yang lebih stabil, sementara pelaku usaha mendapatkan akses permodalan yang lebih luas untuk mengembangkan usahanya. Pajak tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai investasi yang membuka berbagai peluang ekonomi.
Pada akhirnya, memperluas basis pajak di tengah dinamika global bukan sekadar persoalan meningkatkan penerimaan negara. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan wujud nyata penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Di era ketika data bergerak tanpa batas, sistem perpajakan juga harus mampu beradaptasi melalui teknologi yang inklusif, adil, dan berorientasi pada pelayanan.
Melalui orkestrasi digital yang memudahkan masyarakat serta kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi wajib pajak, Indonesia dapat membangun ketahanan fiskal yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Ketahanan fiskal inilah yang akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional sekaligus warisan terbaik bagi generasi mendatang dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Sumber: Diolah dari Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025.
Versi ini lebih rapi, lebih akademis, dan tetap mempertahankan substansi serta gaya argumentasi asli, Tutupnya.
(***)
