TLii | SUMUT | Padang Lawas Utara – Bimbingan Teknis (bimtek) Desa se-Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang baru selesai dilaksanakan di enam hotel berbeda memicu kontroversi berbagai kalangan, para Aktivis Mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat ikut menyoroti penggunaan dana Desa dalam kegiatan tersebut yang mengindikasikan adanya dugaan korupsi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.
Ketua LSM PINTU KEADILAN, Muklikhsan Pasaribu menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk pemborosan anggaran Dana Desa yang seharusnya difokuskan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Kritik keras ini mencerminkan keresahan publik terkait potensi penyalahgunaan anggaran desa yang dapat merugikan masyarakat lokal.
Penyelenggaraan Bimtek yang secara bersamaan ini dilakukan beberapa pihak Lembaga, termasuk dari pihak Yayasan, dinilai sebagai persekongkolan adanya kerjasama dengan pihak Apdesi dan PMD Kabupaten Paluta. Fakta bahwa, beberapa bulan sebelumnya menyelenggarakan kegiatan serupa di Pekanbaru menuai aksi demonstrasi dari aktivis, menambah kecurigaan publik.
Keterlibatan Pihak Swasta dan Dugaan Pemalsuan Legalitas
Beberapa aktivis dan masyarakat menuding adanya praktik penggantian nama lembaga untuk menghindari pengawasan ketat. Dugaan ini memperkuat indikasi adanya upaya penyalahgunaan Dana Desa melalui pelaksanaan kegiatan yang terkesan tidak transparan. Publik mencurigai bahwa penggantian nama lembaga, dengan pemain yang sama merupakan salah satu cara untuk menghindari tanggung jawab hukum, termasuk pembayaran pajak.
Muklikhsan Pasaribu juga menyoroti ketidakterbukaan penyelenggara terkait legalitas kegiatan dan izin yang diperlukan. Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait semua menghindar dan belum memberikan keterangan resmi, sehingga memperburuk kecurigaan publik.
Desakan dari Aktivis dan Masyarakat
Para aktivis dan masyarakat menuntut agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera melakukan penyelidikan. Mereka meminta adanya audit menyeluruh terkait penggunaan dana desa dalam kegiatan ini dan menyelidiki dugaan penghindaran pajak serta penyalahgunaan anggaran. sertabpelanggaran administrasi dokumen negara terkait legal standing kelembagaan.
Aktivis dan pihak LSM menilai bahwa dugaan korupsi dalam pelaksanaan Bimtek Desa ini mencerminkan adanya praktik korupsi yang terstruktur sistematis dan masif. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dan transparan dari pihak berwenang untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Respon Pemerintah Daerah
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Padang Lawas Utara, Yusuf MD Hasibuan, saat dikonfirmasi, lebih memilih bungkam “Terkesan main aman,” demikian juga pada Kabid PMD Ikhsan Lubis, tak membalas pesan yang di kirimkan tim media, selanjutnya, pada hari berikutnya pesan yang dikirimkan tim terlihat contreng satu, diduga sang kabid sengaja memblokir nomor jurnalis.
Ketua PJ Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Padang Lawas Utara, Harun Saleh juga belum dapat dikonfirmasikan terkait polemik ini, yang semakin menambah kecurigaan publik.
Harapan Transparansi
Lembaga Swadaya Masyarakat dan para aktivis berharap agar ada tindakan yang nyata dari APH, DJP terutama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran ini. Yang mana pada setiap kegiatan selalu menjual-jual nama Kejaksaan, walaupun tidak menyebutkan nama oknum secara spesifik. Guna menegaskan bahwa transparansi dalam penggunaan Dana Desa sangat penting untuk memastikan dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Ujar aktivis.
Tim Redaksi
