TLii | SUMUT | Belawan – Rangkaian aksi tawuran yang terus berulang di kawasan Belawan, Medan Utara, mengundang perhatian publik dan aparat. Namun di balik insiden kekerasan yang tampak seperti konflik remaja, tersimpan dugaan kuat bahwa semua ini merupakan imbas dari berbagai faktor jamak yang sukar diurai termasuk kemungkinan besar persaingan antar jaringan pebisnis gelap yang telah lama bercokol di wilayah pelabuhan strategis ini.
Belawan selama ini dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan penting, namun juga menyimpan sisi gelap berupa aktivitas ilegal seperti penimbunan bahan bakar, perjudian, dan peredaran narkoba. Menurut sejumlah sumber lokal, tawuran-tawuran yang kerap terjadi bukanlah spontanitas warga, melainkan skenario konflik yang dikendalikan oleh tokoh-tokoh bisnis hitam demi mempertahankan wilayah kekuasaan mereka.
“Kendaraan Kapolres saja mereka berani serang, itu menandakan kekuatan mereka bukan main,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Dugaan ini semakin menguat setelah insiden penyerangan terhadap mobil dinas Kapolres yang menyebabkan kematian salah satu pelaku tawuran. Ironisnya, tak lama setelah Kapolres dinonaktifkan, aksi serupa kembali pecah dan bahkan membuat Kapolsek Belawan terluka parah. Di wilayah Labuhan, seorang anggota Polsek bahkan mengalami kebutaan permanen akibat bentrokan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bisnis Gelap di Belawan: Akar Masalah?
Shohibul Anshor Siregar, pengamat sosial politik Sumatera Utara, menilai bahwa identifikasi tentang fenomena pasar gelap di Belawan sebagai hasil dari kegagalan sistemik sangat masuk akal. Letak geografis yang strategis menjadikan Belawan rentan terhadap penyelundupan dan perdagangan ilegal, terlebih dengan lemahnya pengawasan serta ketidak musykilan indikasi praktik korupsi di sejumlah instansi terkait.
“Pasar gelap di Belawan bukan sekadar persoalan ekonomi bawah tanah, melainkan telah membentuk struktur sosial yang merusak mentalitas generasi muda,” jelas Shohibul. Menurutnya, aktivitas ilegal telah menciptakan norma baru di masyarakat, yang sendirinya menormalisasi berbagai bentuk pelanggaran hukum sebagai kewajaran selama menghasilkan keuntungan cepat.
Tuntutan Warga dan Rekomendasi Solusi
Masyarakat Belawan kini menuntut agar aparat penegak hukum tidak hanya melakukan penindakan seremonial. Mereka berharap adanya langkah nyata dalam:
“Reformasi total tata kelola pelabuhan, termasuk digitalisasi sistem logistik dan audit independen”.
“Penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh, tanpa tebang pilih”.
“Pemberdayaan ekonomi warga, melalui program padat karya dan pelatihan vokasional”.
“Gerakan moral publik, dengan melibatkan tokoh agama, pemuda, dan akademisi untuk membangun kesadaran hukum”.
“Tanpa keberanian negara untuk mengusut aktor intelektual di balik jaringan ini, maka Belawan akan terus menjadi “medan perang” tak kasat mata bagi kepentingan ilegal,” tutup Shohibul.
Senada dengan itu, Praktisi Hukum Reza Fahlevi Nasution saat diminta tanggapannya melalui telepon selular menyampaikan, “Tawuran belawan terindikasi imbas jaringan bisnis gelap dan sudah saatnya Belawan memerlukan regulasi yang lebih kuat dalam penegakan hukum demi terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Atensi Kapolri di butuhkan agar penegakan hukum di Belawan tidak tebang pilih, dan tidak ada lagi aksi beking membeking dari oknum aparat, Juga dalam hal ini perlu perhatian khusus serta kolaborasi pemerintah kota Medan bersama pemerintah di atasnya serta seluruh elemen dan stakeholder lainnya dalam realitas sosial terjadi di Belawan. Pungkas Reza mengakhiri tanggapannya. Tim RedaksiTawuran belawan terindikasi imbas jaringan bisnis gelap dan sudah saatnya Belawan memerlukan regulasi yang lebih kuat dalam penegakan hukum demi terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
Atensi kapolri di butuhkan agar penegakan hukum di Belawan tidak tebang pilih, dan tidak ada lagi aksi beking membeking dari oknum aparat, Juga dalam hal ini perlu perhatian khusus serta kolaborasi pemerintah kota Medan bersama pemerintah di atasnya serta seluruh elemen dan stakeholder lainnya dalam realitas sosial terjadi di Belawan. Ucap Reza mengakhiri tanggapannya. Tim Redaksi
