Tagih janji politik dan konsep Bima ramah dalam Raport A.
TLii | NTB | Kabupaten bima, Kebijakan publik harus didesain untuk membagi keadilan bukan membagi amplop, karena itu korupsi merajalela di tingkat Pemerintah Daerah (Bupati Bima). Jadi dendam di antara politisi semakin kuat hanya berebut anggaran selama 2 periodesasi, dendam keluarga dll.
Publik policy itu hanya bertumpu pada keadilan sandarannya, membagi pemerataan hak maka disitu bekerjalah prinsip-prinsip integritas dalam menopang pemberdayaan manusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nicolo pernah berkata kebusukan kekuasaan bukan karena penggunaan fisik, tetapi pada penghianatan. Karena itu melalui Desai publik politik yang benar maka, bekerjalah etika politik, edukasi politik sehingga dendam yang membara tadi kembali akrab sebagai warga negara yang persemakmuran, wilayah ini yang ingin kita pulihkan sebelum menjelang kompetisi politik (Pilkada) yang sebentar lagi akan menjadi buah bibir masyarakat. Sadarkanlah masyarakat untuk menjemput momentum politik dengan isi kepala bukan dengan isi amplop.
A untuk kejujuran mines untuk kebohongan.
Visi itu dikonsepkan dengan singkatan Bima RAMAH. Sebuah konsep yang mempertegas keramahan Hj Indah Damayanti Putri (IDP) untuk mengelola Kabupaten Bima lima tahun kedepan. RAMAH yang dimaksud yakni Religius, Aman, Makmur, dan Handal.
1. Religius apa yang di maksud dengan kabupaten Bima, Realitas yang di dalamnya terdapat ke kacauan pemerintah untuk mendelegasikan idenya tentang hal yang teologis. Tidak ada pembangunan yang bersifat religius apalagi untuk meningkatkan SDM sebagai infrastruktur akal pikiran manusia yang bermutu terutama generasi bangsa.
2.Aman
Keamanan hanya otopia kita yang terjadi sekarang pelanggaran HAM yang di lakukan oleh polri tindakan represifitas terhadap rakyat yang melakukan unjuk rasa berbagai sudut daerah kabupaten Bima, belum lagi soal kejahatan yang namanya tingkat pelecehan seksual makin meningkat dan memburuk. Itu semua karena pemimpin yang sibuk mencari kesolehan di luar daerah sehingga tingkat kekerasan merajalela.
3.Makmur
Tugas pemerintah mencerdaskan pelayanan publik sesuai UUD No 25 THN 2009.
1. Demokrasi
2. Lingkungan
3. HAM
4. ekonomi
Dari uraian indikator ini Contradiction interminis oleh visi misi Bima ramah dan masih belum di distribusikan secara adil oleh pemerintah daerah kabupaten Bima dalam masa kepemimpinannya.
Bila mereka tanya solusi sebagai bonus.Bila umi di tawarkan yang lebih extrem turun dari jabatan.
4. Handal Artinya upaya untuk membentuk dan mewujudkan value/ Nilai dari daerah itu sendiri dan sehingga gabungan dari ketiga indikator di atas bisa kita ucapkan dalam pikiran yang berestetik, dan lebih dari itu kita imajinasi kan. Tetapi janji itu hanya menjadi Delus/beban dan bahkan terlalu sempurna untuk kita imajinatifkan. Karena pemerintah pikirannya cuman 2
1. Dimana Camera?
2. Dimana Elektabilitas?
Kedua alat inilah yang mempromosikan tukar tambah elektabilitas.
Karena hanya itu pula standar IQ pemerintah daerah kabupaten Bima.
Penulis: Burhanudin
