TLII>>Banda Aceh — Mantan Juru Bicara GAM Wilayah Pase, Teungku Jamaika (Syardani Muhammad Syarif), kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dinilai tidak profesional, tidak proposional, dan hanya berorientasi pada keuntungan pribadi semata.
Menurutnya, salah satu faktor utama lambatnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 adalah karena masih banyak kepala dinas yang tidak bekerja serius dan terjebak pada pola kerja yang biasa-biasa saja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah saatnya Gubernur Aceh mengevaluasi dan mengganti kepala SKPA yang tidak menunjukkan semangat kerja dan keberpihakan kepada masyarakat. Jangan biarkan mereka merusak visi besar Gubernur Aceh Mualem–Dek Fadh,” tegas Teungku Jamaika.
Dalam keterangannya itu, ia menyoroti bahwa kondisi ini bisa menyebabkan potensi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang tinggi dan berujung pada kegagalan pembangunan. Ia menilai sebagian kepala SKPA hanya mengandalkan dana APBA tanpa kreativitas mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan, baik melalui kemitraan swasta, BUMN, maupun program nasional.
“Mereka tidak punya mindset sosial yang tinggi. Padahal pembangunan Aceh harus sejalan dengan cita-cita Gubernur dan juga Presiden Republik Indonesia yang menekankan kerja nyata untuk rakyat,” katanya.
Teungku Jamaika juga menyuarakan keresahan bahwa bila kondisi ini terus dibiarkan, maka masyarakat bisa saja menilai bahwa pemerintahan Mualem–Dek Fadh gagal. Sebagai pihak yang konsisten mendukung kepemimpinan Gubernur Aceh, Jamaika menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Saya tidak mau Mualem dijebak dalam skema kerja birokrat yang tidak sehat,” ujarnya dengan nada tegas.
Jamaika meminta Gubernur Aceh agar segera melakukan reformasi birokrasi di tingkat SKPA. Mereka yang tidak menunjukkan sensitivitas terhadap penderitaan rakyat dan tidak memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan, harus diganti dengan sosok-sosok yang berintegritas, kreatif, dan berpihak pada masyarakat kecil.
