TIMELINES iNEWS Investigasi | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, secara resmi membuka sekaligus memimpin Rapat Kerja Bupati dan Wali Kota se-Aceh Tahun 2025, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (8/9/2025).
Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.Ip., M.PA, para asisten, staf ahli, kepala SKPA, kepala biro di lingkungan Setda Aceh, para bupati dan wali kota, serta pimpinan instansi vertikal seperti Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan Kepala BPS Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Gubernur Mualem menegaskan bahwa forum Rapat Kerja ini merupakan wadah strategis untuk konsolidasi dan sinergi antarpemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya menyelaraskan langkah pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
> “Pertemuan ini adalah momentum untuk memperkuat koordinasi. Setiap langkah pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Mualem.
Fokus Utama: Pengendalian Inflasi dan Ekonomi Gampong
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi, yang menjadi tantangan utama jelang bulan Maulid Mengingat di Aceh dirayakan selama empat bulan berturut-turut.
Per Agustus 2025, inflasi Aceh tercatat sebesar 3,70%, dengan angka tertinggi di _Kabupaten Aceh Tengah (5,20%) dan terendah di Kota Banda Aceh (2,34%)._
> “Saya berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang bulan Maulid,” tegasnya.
Gubernur juga memberikan perhatian khusus pada penguatan ekonomi desa. Dan berharap Kepada Kab/Kota utk dapat mendorong percepatan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah dibentuk di seluruh gampong di Aceh.
> “Pemerintah kabupaten/kota harus segera mendorong peran koperasi ini agar menjadi penggerak ekonomi desa,” ujar Gubernur.
Rapat Kerja ini diharapkan menghasilkan kesepakatan strategis antar kepala daerah untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Arahan lain yang juga disampaikan adalah pengembangan sekolah rakyat. Pemerintah daerah didorong mempercepat renovasi dan pembangunan sekolah rakyat sebagai bentuk pendidikan nonformal di wilayah dengan akses terbatas. Program ini, tegas Gubernur, harus dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan menyentuh anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan tentang pentingnya percepatan serapan anggaran agar pembangunan tidak tertunda hanya karena keterlambatan realisasi. Ia juga menekankan perlunya memperkuat koordinasi, menjaga integritas, serta mengedepankan inovasi dalam bekerja.
Usai membuka raker, jalannya rapat selanjutnya dipandu oleh Sekda Aceh, M. Nasir. Forum tersebut memberikan kesempatan kepada para bupati dan wali kota untuk menyampaikan berbagai kondisi terkini yang dihadapi di daerah masing-masing.
*[TU]
