TLii|PIDIE JAYA – Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, menargetkan realisasi program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) mencapai 90 persen pada November 2026. Target tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025.
Untuk mengevaluasi perkembangan program tersebut, Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) melaksanakan monitoring bersama di Kabupaten Pidie Jaya, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00 hingga 18.00 WIB itu dipusatkan di Kantor Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan guna memeriksa langsung pekerjaan yang telah selesai, sedang berlangsung, maupun yang direncanakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Monitoring tersebut mencakup evaluasi realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN, termasuk tambahan Transfer ke Daerah (TKD), APBA, serta APBK. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pembangunan jalan dan jembatan, normalisasi sungai, pemulihan lahan persawahan terdampak lumpur, serta operasional Posko Satgas PRR Kabupaten.
Huntap dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Dalam upaya mengejar target realisasi 90 persen, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus mengawal penyelesaian pekerjaan fisik dan administrasi, termasuk pengadaan serta pembayaran tanah untuk hunian tetap (huntap).
Selain pembangunan hunian, pemulihan infrastruktur juga menjadi perhatian, terutama pembangunan kembali jembatan yang rusak akibat banjir di Kecamatan Perbu serta pembersihan lumpur yang menutupi lahan pertanian masyarakat.
Normalisasi sungai di kawasan muara Krueng Meureudu juga terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan kapal pengeruk. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir berulang di wilayah terdampak.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam bahan monitoring, sebanyak 110 unit huntap sedang dikerjakan, sementara 629 unit tambahan direncanakan mulai dilaksanakan pada awal 2027.
Angka tersebut menjadi bagian penting dalam pemulihan permukiman warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah akibat bencana.
Pemulihan Ekonomi Masyarakat
Di sektor ekonomi, pemerintah juga mendorong penyaluran bantuan stimulan, jaminan hidup (jadup), serta pengusulan Bantuan Presiden bagi sekitar 8.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana.
Pendampingan administrasi terus dilakukan agar usulan bantuan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat yang memenuhi persyaratan diharapkan dapat memperoleh bantuan untuk memulihkan aktivitas ekonomi mereka.
Monitoring Satgas PRR juga diarahkan untuk memastikan kesesuaian antara laporan administrasi, realisasi anggaran, dan kondisi faktual di lapangan. Dokumentasi serta visualisasi data diperlukan agar perkembangan penanganan pascabencana dapat dipantau secara lebih terukur.
Realisasi Anggaran Harus Sejalan dengan Pekerjaan
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, pemerintah berharap berbagai kendala dalam pelaksanaan program PRR dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Target realisasi 90 persen pada November 2026 menjadi tantangan tersendiri, mengingat pemulihan pascabencana mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, permukiman, pertanian, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.
Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tingginya serapan anggaran, tetapi juga oleh penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.
Karena itu, hasil monitoring diharapkan menjadi dasar evaluasi untuk mempercepat pemulihan sekaligus memastikan pelaksanaan program PRR berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
