TLii | SUMUT LAPAS PEMUDA KLS III LANGKAT
30/01/2026
TIMELINES INEWS INVESTIGASI, Medan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas dalam rangka Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, pada Kamis, 30 Januari 2026, bertempat di halaman depan Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara ini melibatkan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT) Pemasyarakatan se-Wilayah Sumatera Utara. Kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Yudi Suseno, bersama Pejabat Struktural Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara, dan diikuti oleh seluruh Ka. UPT Pemasyarakatan se-Sumatera Utara. Momentum ini menjadi simbol keseriusan dan tekad bersama dalam membangun budaya kerja yang berintegritas serta menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemasyarakatan.
Dalam keterangannya, Yudi Suseno menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan harus diimplementasikan melalui komitmen dan kerja nyata di setiap satuan kerja.
“Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas ini menjadi pengingat bagi kita semua agar benar-benar berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing di UPT. Integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima harus menjadi budaya kerja sehari-hari,” tegas Yudi Suseno.
Melalui pencanangan Zona Integritas ini, Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang berkelanjutan, Pungkasnya.
(***)
