TLii|Aceh|Lhokseumawe, 22 Juni 2026 – Aliansi Mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal) menggelar Mimbar Bebas di depan Gerbang Kampus Bukit Indah (BI) pada Senin (22/06/2026) dengan mengusung tema “Indonesia Krisis”.
Kegiatan ini merupakan bentuk kegelisahan sekaligus perlawanan moral mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa yang semakin hari semakin menunjukkan krisis keberpihakan terhadap rakyat. Aksi mimbar bebas yang di dalamnya berisi orasi, puisi, musik, dan teater yang silih berganti di tampilkan oleh mahasiswa Unimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah gencarnya narasi keberhasilan pembangunan yang terus dipertontonkan kepada publik, realitas yang dirasakan masyarakat justru menunjukkan hal yang berbeda. Ketimpangan sosial semakin melebar, eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung, ruang demokrasi menghadapi berbagai ancaman, korban bencana masih menunggu kepastian, dan berbagai kasus kekerasan seksual di kampus belum mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis yang tidak dapat ditutupi dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi maupun slogan-slogan politik.
Melalui mimbar bebas ini, mahasiswa menegaskan bahwa kampus tidak boleh berubah menjadi ruang yang membungkam kritik. Kampus harus tetap menjadi benteng akal sehat, tempat lahirnya keberanian intelektual, dan pusat perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan. Ketika banyak pihak memilih diam demi kenyamanan dan keamanan posisi masing-masing, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap berdiri bersama rakyat dan menyuarakan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Unimal menyoroti berbagai persoalan yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan.
Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga saat ini masih menyisakan banyak pertanyaan terkait efektivitas, transparansi, pengawasan, serta prioritas penggunaan anggaran negara.
Mahasiswa menilai bahwa program yang menggunakan anggaran besar tidak boleh dijalankan sekadar untuk kepentingan pencitraan politik, sementara berbagai kebutuhan mendasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masih belum terpenuhi secara maksimal.
Aliansi Mahasiswa Unimal juga secara tegas menolak keterlibatan Universitas Malikussaleh dalam pengelolaan Program MBG. Kampus bukanlah instrumen politik dan bukan pula badan pelaksana proyek pemerintah. Kampus memiliki mandat utama untuk menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa menolak pelibatan kampus dalam program tersebut di tengah masih banyaknya persoalan akademik dan kebutuhan mahasiswa yang belum terselesaikan.
Selain itu, mahasiswa juga menyerukan agar militer kembali fokus pada tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara dan tidak semakin masuk ke ranah sipil. Reformasi 1998 telah mengajarkan bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh ketika supremasi sipil ditegakkan. Segala bentuk upaya yang berpotensi mengembalikan dominasi militer dalam urusan sipil harus dikritisi secara serius karena dapat menjadi ancaman bagi perjalanan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar.
Di sektor lingkungan, mahasiswa mengecam praktik eksploitasi sumber daya alam yang terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat justru semakin sering menjadi sumber konflik, kerusakan lingkungan, dan penderitaan masyarakat.
Hutan dibabat, sungai tercemar, pesisir dirusak, dan ruang hidup masyarakat dikorbankan atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi. Mahasiswa menegaskan bahwa pembangunan yang menghancurkan lingkungan bukanlah pembangunan, melainkan bentuk perampasan masa depan generasi mendatang.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pasca bencana di Aceh. Hingga hari ini masih terdapat masyarakat yang menunggu kepastian terkait pemulihan, rehabilitasi, dan pembangunan kembali fasilitas yang terdampak. Negara tidak boleh hadir hanya ketika bencana terjadi lalu menghilang ketika rakyat membutuhkan kepastian dan keadilan dalam proses pemulihan.
Tidak kalah penting, Aliansi Mahasiswa Unimal mendesak penyelesaian seluruh kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus secara transparan, adil, dan berpihak kepada korban. Kampus yang gagal melindungi mahasiswanya dari kekerasan adalah kampus yang sedang kehilangan fungsi kemanusiaannya. Tidak boleh ada upaya menutupi kasus demi menjaga citra institusi. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku. Keadilan bagi korban harus menjadi prioritas utama.
Aliansi Mahasiswa Unimal menegaskan bahwa enam persoalan yang disuarakan dalam mimbar bebas ini bukanlah isu yang berdiri sendiri. Seluruhnya merupakan gambaran dari krisis yang lebih besar, yaitu krisis keberpihakan negara terhadap rakyat.
Ketika kebijakan lebih sibuk melayani kepentingan kekuasaan daripada kebutuhan masyarakat, ketika alam terus dieksploitasi demi keuntungan segelintir pihak, ketika demokrasi mengalami kemunduran, ketika korban bencana dan korban kekerasan seksual terus menunggu keadilan, maka mahasiswa memiliki kewajiban untuk bersuara.
Melalui mimbar bebas ini, Aliansi Mahasiswa Unimal menyerukan kepada seluruh mahasiswa agar tidak menjadi generasi yang apatis dan hanya menjadi penonton sejarah. Perubahan tidak pernah lahir dari sikap diam. Perubahan lahir dari keberanian untuk berpikir kritis, bersuara lantang, dan bergerak bersama rakyat melawan segala bentuk ketidakadilan.
“Ketika ketidakadilan dinormalisasi, maka perlawanan menjadi kewajiban. Ketika suara rakyat diabaikan, maka mahasiswa harus berbicara lebih keras. Indonesia sedang menghadapi krisis keberpihakan, krisis keadilan, krisis lingkungan, dan krisis demokrasi. Karena itu, satu-satunya pilihan adalah bergerak. Indonesia krisis, bergeraklah!” Saatnya Revolusi!!
