TLii|Aceh|Lhoksukon – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Utara, Aceh, meluncurkan Sekolah Inovasi Daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat budaya inovasi serta meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara Adamy di Lhoksukon, Jumat 24 Juli 2026, mengatakan program tersebut bertujuan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu mengidentifikasi masalah, merancang solusi, hingga menghasilkan inovasi yang siap diterapkan dan memenuhi indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) Kementerian Dalam Negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Inovasi tidak hanya dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi, tetapi juga penyempurnaan tata kelola pemerintahan, efisiensi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Adamy.
Melalui Sekolah Inovasi Daerah, lanjutnya, Bappeda ingin membangun pola pikir bahwa setiap ASN merupakan seorang inovator yang mampu mengubah tantangan organisasi menjadi peluang kebermanfaatan bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Aceh Utara Inong Sofiarini menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pelatihan formalitas, melainkan proses pendampingan berkelanjutan hingga inovasi benar-benar siap diimplementasikan.
“Sekolah Inovasi Daerah dirancang agar setiap peserta mampu menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan secara konkret di unit kerja masing-masing,” ujar Inong.
Proses pembelajaran dalam Sekolah Inovasi Daerah yang diampu oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) ini dilaksanakan secara bertahap. Tahapan meliputi pelatihan, coaching clinic, mentoring, hingga pendampingan penyusunan dokumen bukti (evidence) sesuai standar kementerian.
Selain itu, peserta dibekali materi analisis dampak, manajemen risiko, keberlanjutan inovasi, serta penyusunan business proces guna mendukung efisiensi birokrasi dan percepatan target pembangunan daerah.
Program ini juga menjadi wadah kolaborasi antar-OPD untuk saling bertukar pengalaman dan membagikan praktik terbaik (best practice). Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Aceh Utara dalam mendorong reformasi birokrasi serta mewujudkan visi Aceh Utara Bangkit yang profesional, adaptif, dan responsif.
