PIDIE JAYA – TIMELINESINEWS.COM | Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi MA, S.Sos, ME menegaskan pengendalian inflasi daerah harus dilakukan secara cepat, terukur dan berbasis data serta antisipasi dini. Pemerintah daerah tidak boleh menunggu persoalan terjadi baru mengambil langkah penanganan.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Ruang Rapat Setdakab Pidie Jaya, Jumat (28/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati meminta seluruh anggota TPID dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) memperkuat koordinasi dan komunikasi guna mengidentifikasi sejak awal potensi kenaikan harga, keterbatasan pasokan maupun gangguan distribusi yang berpotensi membebani masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati juga menginstruksikan agar evaluasi TPID dilakukan secara berkala, minimal dua minggu sekali. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap persoalan yang muncul dapat segera dibahas dan dicarikan solusi bersama.
«“Kita harus mengantisipasi sebelum persoalan itu terjadi. Kalau kita bisa mengendalikan lebih awal, tentu lebih baik daripada kita baru bergerak setelah persoalan terjadi,” tegas Sibral.»
Data Harga Sembako Jadi Dasar Kebijakan
Salah satu penekanan utama dalam rapat tersebut adalah pentingnya ketersediaan data harga dan pasokan sembilan bahan pokok dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya.
Bupati meminta data tersebut diperbarui dan dilaporkan secara rutin. Dengan data yang akurat dan terkini, pemerintah diharapkan dapat mengetahui komoditas yang mengalami kenaikan harga, penyebabnya serta langkah penanganan yang harus segera dilakukan.
Selain produksi, pemerintah juga diminta memperkuat pengawasan terhadap distribusi. Sebab, perubahan harga komoditas di pasar tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan produksi, tetapi juga kelancaran rantai pasok dan dinamika perilaku pasar.
Seluruh OPD diminta mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing dan tidak bekerja secara parsial.
«“Kita harus membangun sinergi antara pemerintah daerah, BPS, pelaku usaha, kecamatan dan seluruh pemangku kepentingan. Pola kerja kita harus responsif dan terintegrasi,” ujarnya.»
Bupati juga mengingatkan agar pengendalian inflasi tidak berhenti pada rapat maupun laporan administratif. Pemerintah harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Maulid
Menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada hari-hari besar Islam, khususnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kewaspadaan terhadap potensi kelangkaan dan kenaikan harga sejumlah komoditas strategis perlu ditingkatkan.
Bupati meminta langkah konkret seperti operasi pasar, penguatan pasokan, pengawasan distribusi serta komunikasi dengan para pelaku usaha disiapkan sejak dini.
Menurutnya, seluruh program SKPK harus memiliki kontribusi terhadap pengendalian inflasi dan tidak boleh berjalan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berharap langkah antisipatif tersebut mampu menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan bahan pokok serta mempertahankan daya beli masyarakat.
«“Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat kita mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Karena itu, setiap persoalan harus kita identifikasi lebih awal, kita duduk bersama dan kita cari solusinya sebelum menjadi masalah yang lebih besar,” pungkas Bupati.»
Reporter: Zulkarnaini
