29/08/2026
TIMELINES INEWS INVESTIGASI Medan, 27 Agustus 2026 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Rabu (27/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat paripurna tersebut membahas dua agenda utama, yakni penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 serta penyampaian Ranperda usul inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
Dalam pembahasan terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi PKS menegaskan dukungannya terhadap pengelolaan anggaran yang dilakukan secara bertanggung jawab, efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Fraksi PKS memandang bahwa setiap kebijakan anggaran harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Sumatera Utara. Karena itu, penggunaan anggaran perlu diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.
Selain persoalan anggaran, Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika melalui pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provsu Nomor 1 Tahun 2019.
Fraksi PKS mendorong agar upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi dilaksanakan melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Daerah (Polda), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta instansi dan elemen masyarakat lainnya.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat langkah pencegahan, edukasi, pengawasan, hingga pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara.
Melalui pembahasan Ranperda tersebut, Fraksi PKS berharap lahir kebijakan yang lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.
Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan dan regulasi di DPRD Provinsi Sumatera Utara agar setiap keputusan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat pembangunan daerah yang berkeadilan, Pungkasnya.
(***)
