16/11/2026
TLii | SUMUT – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Sumatera Utara terus mendorong terciptanya sistem transportasi barang yang sehat, efisien, dan berkeadilan. Di bawah kepemimpinan organisasi yang mengedepankan aspirasi para pelaku usaha angkutan, APTRINDO Sumut menilai perlunya keterlibatan aktif pemerintah dan pengusaha dalam menetapkan tarif angkutan barang, baik untuk kegiatan di pelabuhan maupun angkutan di luar pelabuhan.

Sekretaris DPD APTRINDO Sumut, Rizal Rahman, menegaskan bahwa penetapan tarif angkutan barang harus dilakukan secara adil, transparan, dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. Menurutnya, kebijakan tarif tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengguna jasa dan keberlangsungan usaha transportasi.
Ia menilai, persoalan tarif angkutan barang semakin strategis seiring pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya mobilitas distribusi barang di Sumatera Utara. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah sebagai regulator serta pengusaha angkutan sebagai pelaku utama di lapangan untuk bersama-sama merumuskan struktur tarif yang rasional dan berkelanjutan.
Rizal menjelaskan, tarif yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan beban biaya masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi tersebut juga dapat menghambat kelancaran distribusi barang, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada layanan transportasi untuk memasarkan produknya.
Sebaliknya, tarif yang terlalu rendah juga dapat mengancam keberlangsungan perusahaan angkutan. Sebab, pengusaha tetap harus menanggung biaya operasional kendaraan, bahan bakar, perawatan armada, upah pengemudi, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
“Penetapan tarif harus mempertimbangkan berbagai aspek secara seimbang, mulai dari biaya operasional, kebutuhan pemeliharaan infrastruktur, hingga kemampuan daya beli masyarakat. Jangan sampai kebijakan tarif justru memberatkan pengguna jasa maupun mematikan keberlangsungan usaha pengusaha angkutan,” ujar Rizal.
Pemerintah dan Pengusaha Perlu Duduk Bersama
Lebih lanjut, APTRINDO Sumut memandang pemerintah memiliki peran penting dalam menghadirkan regulasi dan mekanisme penetapan tarif yang jelas. Namun, proses tersebut harus melibatkan pengusaha angkutan yang memahami secara langsung kondisi operasional dan tantangan industri transportasi barang.
Menurut Rizal, pengusaha tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima kebijakan, melainkan harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Dialog antara pemerintah, asosiasi pengusaha angkutan, pelaku usaha, dan masyarakat pengguna jasa menjadi langkah penting untuk menghasilkan kebijakan yang dapat diterima bersama.
APTRINDO Sumut juga menilai konsultasi publik dan keterbukaan dalam pembahasan struktur tarif perlu diperkuat agar setiap keputusan memiliki dasar pertimbangan yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
APTRINDO Sumut Dorong Ekosistem Angkutan yang Berkelanjutan
Melalui sikap dan aspirasi organisasi, APTRINDO Sumut berharap pemerintah dapat membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dengan para pelaku usaha angkutan barang.
Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan tarif yang tidak hanya memperhatikan aspek biaya operasional, tetapi juga menjamin kelancaran distribusi barang, menjaga iklim usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Rizal menegaskan, terciptanya tarif angkutan barang yang adil dan transparan merupakan kepentingan bersama. Dengan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap pengguna jasa dan keberlangsungan usaha pengangkutan, industri transportasi barang di Sumatera Utara dapat berkembang secara lebih sehat.
APTRINDO Sumut berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikan persoalan tarif angkutan barang sebagai agenda bersama yang dibahas secara terbuka dan konstruktif.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya8 memberikan kepastian bagi pengusaha angkutan, tetapi juga menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perekonomian Sumatera Utara, Tutupnya.
Tim Redaksi
H²
(***)


































