TLii [ SUMUT ] TOBA – Program pembiayaan mikro PNM Syariah hadir di Kabupaten Toba dengan misi mulia, yakni membantu pelaku usaha skala kecil mendapatkan akses modal usaha melalui skema syariah. Mengandalkan sistem kelompok tanggung renteng, program ini diharapkan dapat mengangkat perekonomian rumah tangga, khususnya kalangan ibu‑ibu pelaku usaha.
Namun kenyataan di lapangan jauh dari harapan sebagian nasabah. Tekanan angsuran mingguan menjadi beban berat, terutama ketika usaha nasabah tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan muncul kasus nasabah terpaksa menghindari kewajiban angsuran karena tidak mampu membayar.
Salah satu warga Desa Tambunan Lumban Gaol menceritakan pengalaman pahitnya.
“Awalnya kami berharap pinjaman ini menjadi modal usaha. Namun kenyataannya modal yang diterima terbatas, sedangkan kewajiban angsuran tetap berjalan setiap minggu. Ketika usaha gagal berputar, tekanan terasa berat dan mereka menekan saya hingga menunggu harus bayar hingga pukul 10 malam,” terang warga tersebut.
Saat dikonfirmasi Senin (16/11/2026) di lokasi Jembatan Sigeokgeok, Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Manager PNM Syariah Rina Silalahi mengakui adanya nasabah yang kesulitan membayar dan menghindari kewajiban.
“Betul, kami hanya memberikan pinjaman awal sebesar Rp2.640.000 dari nilai pinjaman sebesar Rp3.000.000. Sebesar Rp300.000 digunakan untuk simpanan dan Rp60.000 untuk biaya lain‑lain. Namun dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah setelah pelunasan,” terang Rina Silalahi.
Masalah yang tidak kalah serius adalah buruknya transparansi keberadaan kantor. Kepala Desa Lumban Gaol dan warga sekitar menyampaikan tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait keberadaan kantor PNM Syariah di wilayah desanya. Tidak ada plang identitas yang terpasang, sehingga warga sulit mengenali lokasi operasional lembaga tersebut.
Bahkan status bangunan yang ditempati terlihat membingungkan. Satu momen disebut sebagai kantor operasional, namun Rina Silalahi menyatakan bangunan itu adalah mess. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat pertanyaan warga tentang tata kelola operasional PNM Syariah di Toba.
Perlu ditegaskan, tidak semua nasabah mengalami kesulitan. Sebagian nasabah berhasil memutar usahanya dengan baik. Meski begitu, keluhan yang muncul tidak bisa dianggap remeh, karena menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga masyarakat kecil.
Program pemberdayaan ekonomi memang patut didukung. Namun, banyak hal yang harus segera dibenahi: transparansi identitas kantor, sosialisasi yang jelas kepada pemerintah desa, pendampingan usaha yang nyata, serta mekanisme penyelesaian yang adil bagi nasabah yang kesulitan angsuran. Jika catatan kritis ini tidak segera diperbaiki, program yang seharusnya menyejahterakan justru berisiko membebani masyarakat.
( Tanda)


































